Pemprov Jambi Pertahankan Opini WTP 11 Kali Secara Berturut-turut

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Opini WTP itu menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut yang diraih Pemprov Jambi.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI itu dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (23/5/2023). LHP diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan.M.Sc,AK, CSFA,CPA,CFrA.ERMCP kepada Gubenur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos,MH dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto,S.Hi, M,Si.

Seusai menerima LHP BPK RI itu, Gubernur Al Haris menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD itu untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan pengkajian keuangan secara wajar. Sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan. Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). “Oleh karena itu mari kita maknai hasil pemeriksaan yang dilakukan ini sebagai suatu bentuk evaluasi atas tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, bersih dan benar,” kata gubernur di mimbar ruang paripurna. 

Al Haris mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan audit laporan keuangan Pemprov Jambi yang telah memberikan Opini WTP. “Semoga Opini yang didapat saat ini menjadi motivasi dan evaluasi bagi kami Pemprov Jambi untuk dapat ditingkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang,” sebutnya.

“Kami berharap seluruh catatan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menjadi acuan kedepan agar tak terjadi kembali kesalahan yang berulang-ulang di kemudian hari,” jelas Al Haris.

Meski demikian, Al Haris mengakui bahwa  masih banyak kelemahan terhadap tata kelola keuangan. Al Haris mencatat beberapa item yang dianggap masih lemah. Terkait itu, OPD bersangkutan akan dilakukan evaluasi kinerjanya.

“Itu maka kami akan evaluasi lagi para pejabatnya kenapa, karena kelihatan nanti dalamnya kurang bagus, kurang baik dalam pengelolaan keuangannya,” kata Haris.

Al Haris minta Inspektorat kembali mengawasi OPD dengan baik. “Awasi betul kerja kinerja regulasi yang sudah ada,” katanya.

 

Walaupun Pemprov mendapatkan Opini WTP dari BPK, Al Haris mengaku belum puas diri, karena dia menilai masih ada kelemahan-kelemahan di OPD yang dia Pimpin.

 

“Karena masih lemah di OPD OPD kita. Seperti contohnya Dinas Kesehatan, itu nanti kita benahi terus itu,” akunya.

 

Sementara itu sebelumnya pada tempat yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan menyampaikan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)tahun anggaran 2022 Pemprov diperoleh Opini WTP. Atau menjadi yang ke-11 secara berturut-turut. 

Sumber: