Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi Turun Rp 124,81/Kg, Berikut Daftar Harga Selengkapnya

Sedangkan harga kernel Rp 5.440,71/Kg dengan indeks K 92,32%.

Bakal Bertemu

Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Fadillah Yusof dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu Februari 2023 mendatang.

Direncanakan dalam pertemuan itu untuk membahas sikap bersama dalam menghadapi diskriminasi Uni Eropa (UE).

Seperti diketahui, akhir tahun lalu, UE memberlakukan UU baru yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Menurut Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman, pertemuan keduanya digagas untuk menentukan sikap bersama melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Pernyataan soal bakal setop ekspor minyak sawit berasal ari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau akan bertemu Airlangga untuk membahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal Affandi.

Menurut Rizal Affandi, pertemua keduanya dijadwalkan pada awal Februari mendatang."Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Seperti diketahui, Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, Malaysia  mengajak Indonesia untuk menghentikan ekspor minyak sawit atau CPO ke Uni Eropa.

Tindakan ini merupakan bentuk perlawanan atas diskriminasi yang diberlakukan negara Benua Biru tersebut, salah satunya peraturan deforestasi  yang diberlakukan pada 6 Desember 2022.

Fadillah Yusof yang juga merupakan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia menilai, peraturan tersebut merupakan tindakan sepihak untuk memblokir akses pasar minyak sawit.

 Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia akan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas peraturan deforestasi baru blok tersebut,” kata Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, Kamis 12 Januari 2023.

 Fadillah Yusof, mengatakan pihaknya akan instens menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait larangan impor sawit bermasalah oleh Uni Eropa. (*)

Sumber: