Dua Program Pemkot Jambi Tangani Inflasi, Anggaran Rp 4,4 M Disiapkan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID-Tim pengendalian inflasi Kota Jambi memiliki dua program untuk mengatasi tingginya inflasi Kota Jambi. Program itu terbagi dalam program jangka pendek dan jangka panjang. 

Sekda Kota Jambi, A Ridwan mengatakan, untuk jangka pendek pihaknya akan melakukan operasi pasar. 

“Kita akan dekati pedagang, distributor dan pengecer. Ada beberapa komoditi yang akan diintervensi pemerintah," katanya, Rabu (21/9).

Ridwan mengaku, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan juga para sopir angkutan kota (Angkot). 

"Kita sudah menggeser anggaran untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat," katanya.

Lanjut Ridwan, untuk jangka panjangnya, pemerintah akan melakukan penanaman cabai diatas lahan 13 ha di Kota Jambi. Lahan itu kondisinya saat ini tidak terpakai dan menjadi lahan tidur. 

"Kita akan menanam cabai, cabai ini sudah tumbuh. Bukan benih, jadi beberapa bulan langsung bisa panen," katanya.

Ridwan mengatakan, komoditas cabai merupakan komoditas yang rentan terjadi kenaikan harga. Kebutuhan cabai perhari di kota Jambi mencapai 16 ton per hari. Sehingga apabila tidak tercukupi, maka rentan terjadi kenaikan harga.

"Jadi 16 ton ini bukan hanya kota Jambi saja tapi juga untuk kabupaten sekitar. Sehingga ketika permintaan tinggi pasti terjadi gejolak kenaikan. Makanya kita akan libatkan kelompok tani kecamatan untuk menanam cabai," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pergeseran anggaran sebesar 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) yang disalurkan ke Pemerintah Kota Jambi. Anggaran tersebut bisa dipakai untuk mencegah laju inflasi kota Jambi akibat kenaikan harga BBM.

"Kira-kira Rp4,4 miliar. Dana itu dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada untuk operasi pasar," katanya. 

Kata Fauzi berdasarkan instruksi dari badan ketahanan pangan nasional, ada 11 komoditas yang harus diperhatikan pemerintah karena rentan terjadi kenaikan. Diantaranya adalah Beras, Bawang Merah, Bawang Putih, Telur, Cabai, Minyak Goreng, Gula dan lainnya. 

"Kita minta jangan seperti operasi yang dilaksanakan provinsi. Itu banyak diprotes pedagang. Karena justru dagangannya tidak laku. Jadi harus berkolaborasi," katanya.

Nantinya anggaran murni 2023 juga akan dipotong 2 persen dan dialokasikan untuk pencegahan inflasi daerah. "Para driver Ojol, sopir angkot juga harus mendapat perhatian. Mereka juga terdampak kenaikan BBM ini. Kami sering terima demo dan menerima keluhan mereka," katanya. (hfz)

Sumber: