Dugaan Penyimpangan Tunjangan Rumah Dinas DPRD Kerinci Diusut Kejari

KERINCI, JAMBIEKSPRES.CO.ID-  Kasus tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kerinci naik tahap penyidikan. Meskipun diakui Kejari Sungai Penuh belum ada tersangka, namun sudah banyak yang dipanggil menjadi saksi. 

Kasi Intel Kejari Sungai Penuh Andi kepada sejumlah awak media mengatakan masalah tunjangan rumah Dinas Dewan perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Kerinci Kini masuk babak baru, dalam penyidikan. Dalam proses penyidikan kasus tersebut ditangani langsung oleh Tim Penyidik Khusus Kejari, dan sudah ada beberapa oknum yang sudah diproses. 

"Nanti kita Rilis,Tim Penyidik Pidana Khusus masih dalam proses penyidikan untuk perkara tsb, untuk detail penanganannya nanti kita rilis, dan proses penyidikan ini nanti sesuai dengan peranannya masing² yg diduga," ungkap Andi kasi Intel Kejari saat melalui via WhatsApp (12/10/22) 

Seperti diketahui dana tunjangan rumah dinas dewan tersebut tunjangan rumah dinas hanya untuk dewan yang menghuni rumah Dinas. Sedangkan anggota dewan Kabupaten Kerinci semua menghuni rumah pribadi, karena belum ada rumah dinas. Sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke negara jika mekanisme penerimaan tunjangan tersebut tidak sesuai aturan. Dana tersebut mulai dari tahun 2014 sampai 2019 dengan besaran yang diterima anggota dewan berbeda-beda. 

Sebelumnya Ketua DPRD Edminuddin, SE, MH, beserta Anggota Komisi II Amrizal mengatakan dana tersebut sudah sesuai aturan. 

"Penerimaan tunjangan rumah dinas anggota DPR ketua wakil ketua dan anggota, sudah sesuai amanat undang-undang," ujarnya. (Hdp)

Sumber: