>

Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Training of Trainer (ToT) Terintegrasi DPW PPNI Provinsi Jambi

  Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Training of Trainer (ToT) Terintegrasi DPW PPNI Provinsi Jambi

Sambutan Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, Ns. Umar, S.Kep.,M.K.M--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Bertempat di Ratu Convention Center (RCC), telah dilaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Training of Trainer (ToT) Terintegrasi DPW PPNI Provinsi Jambi, mulai tanggal 19-21 Agustus 2022. Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, Ns. Umar, S.Kep.,M.K.M dalam sambutannya mengatakan, rakerwil yang dilaksanakan adalah untuk melakukan evaluasi dari kinerja PPNI Provinsi Jambi selama dua tahun terakhir.


Sambutan Ketum DPP PPNI Dr. Harif, Fadillah, M.Kep.,MH--

“Dan kita akan mengggunakan rencana program kerja (proker, red) tahun 2022-2025, agar bisa menjawab tantangan dari anggota kami, yang salah satu isunya adalah penghapusan tenaga honorer apalagi TKS,” kata Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, Ns. Umar, S.Kep.,M.KM Jum’at (19/8) lalu.

Selama ini keberadan honorer dan TKS perawat SK-nya hanya berasal dari kepala puskesmas dan penggajiannya pun tidak jelas, hanya berasal dari iuran senior yang telah PNS. Pihaknya pun menyambut baik apa yang telah disampaikan gubernur, untuk tidak menerima penghapusan honorer perawat dan tenaga pengajar.


Sambutan Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos.,M.H--

“Kalau memang honorer dihapuskan tolong diangkat menjadi PNS. Dan TKS prioritas menjadi P3K. Pengangkatan honorer menjadi PNS bagi yang masa kerjanya diatas 10 tahun, yang disesuaikan dengan kebutuhan didaerahnya masing-masing,” ujarnya.

Sementara, Ketum DPP PPNI Dr. Harif, Fadillah, M.Kep.,MH menambahkan, rakerwil ini adalah dalam rangka mengevaluasi proker dalam kurun waktu berjalan selama dua tahun, berikutnya mengimpelemntasi dari rencana proker ditingkat pusat yang diturunkan ketingkat provinsi, kemudian provinsi juga akan menurunkan proker sesuai dengan kearifan lokal.


Foto bersama--

“Untuk ToT Terintegerasi kami mengupayakan keselarasan terkait tata kelola dan mekansime kerja organisasi. Jadi semua kebijakan, pedoman, peraturan internal yang ada di PPNI, harus diselaraskan dari tingkat pusat hingga daerah, untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih efektif,” Ketum DPP PPNI Dr. Harif, Fadillah, M.Kep.,MH.

Saat ini PPNI memiliki 1 juta anggota yang tersebar diseluruh Indonesia, dan akan terus mengalami penambahan keanggotaan. Priorita PPNI diperiode ini adalah memperjuangkan perawat honorer untuk menjadi PNS dan P3K, karena sebagian besar perawat bekerja di instansi milik pemerintah, yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, sehingga harus ada kepastian.


. Kegiatan ToT Terintegerasi DPW PPNI Provinsi Jamb--

“Jangan sampai terombang ambing dengan isu yang diputuskan atau sebagainya. Begitu juga sector swasta, kami juga banyak menemui perawat yang digaji dibawah UMP, walau ada yang UMP tapi naiknya lama. Disektor swasta ini belum pernah tersosialisasi pengupahan tenaga perawat. Kami bersama Kemenaker telah memiliki program untuk permasalahan ini, dan akan kami sosialisasikan sektor-sektor asosiasi rumah sakit, kadin, klinik agar bisa dipatuhi sosialisasi yang telah kami buat,” urainya.

“Kami juga memiliki program satu desa satu perawat, kami melihat desa-desa sangat kurang sekali perhatiannya dari aspek pembangunan kesehatan. Keberadaan puskesmas hanya berada pada tingkat kecamatan saja, ada pustu tapi tidak semua desa memiliki, itupun hanya bangunannya saja ada, tapi tenaga kesehatannya tidak ada,” terangnya.


Foto bersama--

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: