Petani Serbu Kantor Gubernur

Petani  Serbu  Kantor Gubernur

Konflik Lahan Tak Kunjung Usai


JAMBI-Ratusan masa Suku Anak Dalam 113, Petani Kunangan Jaya II dan Petani Mekar Jaya di Batanghari-Sarolangun, kemarin bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur Jambi.

Aksi ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional tahun 2012. Mereka kembali menguak persoalan konflik lahan di Jambi yang belum juga ada penyelesaian.

Koordinator aksi,  Joko Supriyadi meyatakan aksi yang mereka lakukan buntut dari tidak adanya penyelesaian konflik lahan di dua kabupaten yang selama ini mereka tuntut.

‘‘Pemetaan yang diajukan ke Menteri Kehutanan tidak ada kejelasan,’‘ bebernya.

Tuntutan mereka yakni, adanya hak icluve atas lahan yang mereka tuntut. Yakni pada lahan petani Kunangan Jaya II, Kabupaten Batanghari seluas 8 ribu hektar, lahan petani Mekar Jaya, Kabupaten Sarolangun seluas 3.482 hektar, serta lahan SAD 113, Kabupaten Batanghari seluas 3.550 hektar.

Persoalan lahan ini, bermula dari konflik masyarakat dengan sejumlah perusahaan. Seperti, PT AAS, PT WN, PT, Reki dan PT Asiatik Persada. Bahkan konflik lahan ini sudah berkali-kali berujung pada bentrok fisik hingga menelan korban jiwa.

Aksi ini digelar tepat di pintu masuk kantor gubernur. Aksi ini berlangsung dari pagi hingga siang hari. Namun, Joko mengatakan pihaknya akan melihat situasi.

‘‘Kita lihat keputusan masyarakat, apakah akan melanjutkan aksi menginap atau kita lakukan aksi lain hari,’‘ ucapnya kemarin.

Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian, hingga Kepolresta Jambi, Kombes Pol Smsyudin Lubis  juga turun ke lapangan. Namun, belum ada kejelasan penyelesaian konflik tersebut.

Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Jambi, Ridham Priskap mengatakan, pihak Pemprov sangat memahami dan mengerti apa yang dirasakan petani saat ini. Namun, dalam mengambil keputusan, Pemprov harus melihat dulu batas kewenangan.

‘‘Artinya, pemprov tidak bisa main lambrak saja, Karna ada kewenagan ada batasnya. Ada pemerintah pusat, daerah, dan tingkat dua. Tdk bs main lambrak  saja, krn ad kewnangan masing,’‘ kata dia.

Namun, Ridham mengaku, terkait tuntutan yang disampaikan oleh petani tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut. Yang paling penting akan disampaikan kepada gubernur Jambi.

‘‘Kan sebelumnya ini diurus oleh Asisten I dan II. Akan kita koordinasikan kembali. Nanti akan kita sampaikan kepada gubernur,’‘ pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: