KPUD Lamban, Anggaran Dicoret

Dewan Surati KPUD Kerinci

 KERINCI–Anggaran untuk persiapan awal Pemilukada Kerinci sebesar Rp 500 Juta, yang telah dianggarkan pada APBD Kerinci tahun 2012, dicoret oleh DPRD Kabupaten Kerinci. Pencoretan ini karena lambannya pihak KPUD dalam pengajuan anggaran tersebut.

Ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kerinci, Irmanto, saat ditemui harian ini, diruang kerjanya kemarin (16/10).

“Anggaran persiapan Rp 500 Juta tersebut sudah dicoret, karena pihak KPUD Kerinci yang sudah kita minta menghadap membawa rincian kebutuhan anggarannya terlambat, sudah kita tunggu tapi tidak datang,” ujarnya.

Lantas bagaiman dengan pelaksanaan tahapan Pemilukada yang akan dimulai pada November mendatang? Irmanto mengaku, pihak KPUD Kerinci telah menemuinya terkait masalah anggaran ini, dan sebagai solusinya, anggaran persiapan ini akan dimunculkan kembali pada APBD-P tahun 2012 yang saat ini tengah dibahas.

“KPU sudah melayangkan surat kepada kita, kemudian surat KPUD Kerinci tentang akan dimulainya tahapan Pemilukada tersebut sudah kita balas, dan kita meminta KPUD mengajukan rincian kebutuhan anggaran tersebut, mereka telah datang menghadap kita,” tuturnya.

Dalam RKA KPUD Kerinci tersebut, total kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilukada Kerinci tahun 2013 mendatang yakni sebanyak Rp. 15 Milyar, namun hanya dianggaran Rp 10 Milyar pada APBD Murni tahun 2013.

Sementara sisanya, akan diupayakan penganganggaranya pada APBD-Perubahan tahun 2013, sebesar Rp 5 Milyar.

“Untuk persiapan, anggaranya pada APBD-P 2012, kemudian Rp 10 Miliyar kita anggarkan lagi di APBD 2013, sisanya akan diajukan lagi pada APBD-P 2013. Jangan sampai ada pernyataan kontroversial lagi dari KPUD Kerinci, bahwa mereka tidak akan melaksanakan Pemilukada jika anggaran dipotong,” katanya.

“Anggaran yang diajukan oleh KPUD itu sudah kita rasional dengan sebaik mungkin. Jika kita ibaratkan biaya beli rokok, 2 bungkus perhari itu masih rasio, tapi kalau 3 bungkus rokok sehari itu sudah keterlaluan. KPUD jangan main-main lagi soal anggaran, jangan bikin pusing masyarakat, kalau hanya mau bikin pusing, berhenti saja jadi KPUD,” sambungnya.

(hdi)

Sumber: