Pemkot Belum Punya Alat

Jelang Pengalihan Pengelolaan PBB

JAMBI- Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi saat ini belum mempunyai alat untuk pengelolaan PBB jelang pengalihan pengelolaannya dari Kantor Pajak Pratama Kepada Pemkot. Hal ini diakui Syahril Syamingin, Kadis Pendapatan Daerah Kota Jambi, kepada harian ini. Oleh karenanya, ia mengatakan, pada tahun 2012 ini hingga tahun 2013 mendatang, Pemkot masih belum siap mengelola PBB sendiri.

\"Kota belum siap mengelola PBB baik di tahun 2012 ini ataupun juga di tahun 2013. Kemungkinan, kesiapan kita baru mulai bisa pada akhir tahun 2013. Kendalanya, perangkat kita belum ada, lalu server untuk mencetak resi juga belum ada,\" katanya.

Pengadaan alat-alat itu, dikatakannya, baru akan diadakan melalui APBD murni 2013. Oleh karenanya, dijelaskan Syahril, dari pengadaan itu, baru bisa dikatakan Pemkot siap mengelola PBB pada tahun 2014. \"Jadi pengadaannya 2013,\" ujarnya.

\"Gudang sebelah kita buat nantinya untuk menjadi pusat pelayanan PBB. Perangkat itu harganya, untuk pemetaan lokasi Rp 178 juta. Jadi nanti kita bisa cetak langsung. Itu saya lihat di Bogor, disana itu murah,\" sambungnya.

Alat perekam dan pemetaan itu, sambungnya, harganya bervariasi. \"Kalau diturut harga alat ini Rp 300 juta bisa, Rp 500 juta bisa, Rp 2 M bisa. Tergantung, juga. Nah, kalau bisa murah kenapa beli yang lebih mahal. Itu saya lihat di Bogor. Server itu 4 dan harus di ruangan ber-AC dengan AC 3 buah. Server itu yang memproses dan membentuk rekaman sehingga diketahui siapa yang salah. ,\" katanya.

Untuk SDM, sendiri, ia mengatakan sudah dipersiapkan. Dijelaskannya, pihaknya sudah melatih beberapa orang SDM. \"Kalau SDM siap, kita magangkan mereka di Bogor untuk mencetak itu semua,\" ujarnya.

Ia kembali mengatakan, jika pihaknya optimis kalau PBB sudah dialihkan pengelolaannya ke Pemkot, maka akan berdampak kepada peningkatan PAD yang sangat pesat. \"Karena ini potensial sekali. Kita akan lakukan intensifikasi, yaitu kita pesiapkan sarana dan prasarana gedung dan peralatan dan SDM. Kita sudah magangkan SDM dan dari APBD di BKD kita sudah menyekolahkan orang itu di sekolah pajak selama 1 tahun,\" ujarnya.

Lalu, sambungnya, pihaknya akan melakukan ekstensifikasi. \"Kita membentuk kolektor dan juga UPTD. Perubahan besar dari penetapan pajak sangat besar, sekarang kalau dilihat tanah kosong data lama yang tak valid dan tak diketahui pemiliknya dan juga banyak perumahan yang belum mendapatkan penetapan. Jadi kebocoran memang ada, namun sebenarnya bukan kebocoran yang diambil orang mungkin, namun karena tidak terdata,\" pungkasnya.

(wsn)

 

 

Sumber: