Belanja Batanghari Berimbang

MUARABULIAN - Kasubag Keuangan, melalui Azan, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batanghari, mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2013, Belanja tidak langsung dan belanja langsung hampir berimbang.   ‘’Belanja tidak langsung di angka R.p 393.913.053.950, sedangkan belanja langsung berada pada angka Rp. 383.371.609.544,00. angka ini hampir berimbang, dengan persentase belanja tidak langsung 52 persen , belanja langsung 48 persen,’’ ujarnya.

            Dikatakannya, belanja tidak langsung banyak terserap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ‘’Untuk gaji pegawai banyak terserap di Dinas PDK, karena untuk guru adanya tunjangan dana sertifikasi, tapi tidak mempengaruhi angka belanja dan pendapatan,’’ ungkapnya.

            Ditambahkannya, angka ini, bisa tetap dan bisa berubah, tergantung dengan pembahasan Banggar DPRD nantinya, ‘’Pemerintah eksekutif sudah menyampaikan RAPBD 2013, kepada DPRD, dan Rancangan ini bisa berubah pada angka pengajuan dan bisa tetap pada angka yang diusulkan, tergantung dari rapat pembahasan dan rapat Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),’’ jelasnya.

            Sementara Bupati Batanghari H. Abdul Fattah, menyampaikan berdasarkan pertimbangan, Pemkab Batanghari bertekad mewujudkan pengelolaan APBD tahun 2013 secara efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten Batanghari. ‘’Dukungan dan kearifan serta saran positif dari anggota Dewan yang terhormat sangat dibutuhkan. Sebab pembangunan yang dibutuhkan masyarakat harus kita akomodir,’’ ujarnya.

Karena masih banyaknya kebutuhan yang harus diakomodir, sambung Bupati, maka tahun anggaran 2013 mendatang, PAD ditargetkan menjadi sebesar Rp. 838,71 miliar lebih. ‘’Usulan pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan ini, adalah pendapatan belanja daerah yang bersifat sententatif, sambil kami menunggu kepastian pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pemerintah pusat, setelah APBN tahun anggaran 2013 yang disetujui DPR-RI melalui Permen Keuangan RI,’’ pungkasnya.

(cr6)

Sumber: