Presiden Dukung BUMN Tolak Kongkalikong

JAKARTA - Ketegangan antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan DPR terkait adanya oknum yang meminta jatah ke perusahaan negara tak luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyatakan, sejak awal presiden mendorong agar ada pengelolaan anggaran yang profesional dan efisien. 
 
\"Jangan sampai anggaran yang susah payah didapat ada kebocoran yang tinggi. Ada alokasi yang tidak mengedepankan efisiensi,\" katanya kepada Jawa Pos, Sabtu (27/10).
 
BUMN, lanjut dia, harus memiliki keuangan yang sehat, efisien, serta bebas dari kepentingan politik. Firmanzah menegaskan, BUMN harus benar-benar bisa menjadi kepanjangan tangan negara dalam sektor ekonomi dan tidak membebani anggaran negara. \"Termasuk, jangan ada praktik kongkalikong. Tidak hanya dengan politik, tapi juga eksekutif,\" ujarnya.

Salah satu arahan presiden kepada BUMN disampaikan di depan jajaran dewan komisaris dan direksi BUMN di ballroom Hotel Sahid Rich, Jogjakarta (10/10). Saat itu, SBY memberikan apresiasi atas prestasi BUMN. Selain itu, SBY mengingatkan agar BUMN berbenah dengan membersihkan diri.

Menurut Firmanzah, saat ini semangatnya adalah bersama-sama melakukan reformasi dan perbaikan. Masing-masing pihak, baik direksi BUMN maupun legislatif, harus menjaga hal tersebut.

SBY, kata dia, menyambut baik sikap Dahlan yang siap memberikan klarifikasi kepada DPR. \"Kesempatan bertemu DPR adalah kesempatan yang baik,\" ungkap mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu.
 
Klarifikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan laporan mengenai inefisiensi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat Dahlan menjabat direktur utama, namun juga soal oknum DPR yang mengajak mempermainkan anggaran atau meminta jatah dari BUMN. 

\"Nanti ada mekanismenya di sana (DPR). Tapi, masing-masing pihak semangatnya adalah keterbukaan dan untuk memperbaiki diri,\" urai Firmanzah.
 
Sebagaimana diberitakan, ketegangan muncul ketika ada dugaan oknum DPR yang memeras BUMN. Dahlan menginstruksi jajarannya untuk menolak permintaan tersebut. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Nomor 542/Seskab/IX/2012 yang berkaitan dengan pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong.
 
Persoalan lain muncul ketika inefisiensi PLN Rp 37 triliun dipertanyakan. Dahlan sempat tidak menghadiri rapat kerja dengan komisi VII karena tengah mendampingi Presiden SBY melakukan kunjungan kerja ke Jogjakarta. Namun, Dahlan sudah menyatakan siap memberikan klarifikasi, bahkan siap menghadapi risiko.

(fal/wir/dyn/pri/c5/nw)

Sumber: