RI Kecam Selebaran TKI on Sale

JAKARTA - Hubungan Indonesia dan Malaysia bisa kembali terganggu. Pemicunya adalah selebaran \"TKI on sale\" yang beredar di sejumlah tepat dan ruang publik di Kuala Lumpur.

Menter i Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menegaskan bahwa posisi pemerintah Indonesia mengecam keras adanya selebaran TKI on sale tersebut. \"Pemerintah RI dan Kemenlu sudah menyampaikan posisi yang mengecam isi dan semangat yang terkandung dalam edaran tersebut,\" kata Marty di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (29/10).

Pemerintah Indonesia tidak hanya sekedar mengecam. Marty mengungkapkan, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Menlu Malaysia Anifah Datuk Seri Anifah Aman, kemarin pagi. \"Intinya yang digarisbawahi, sikap yang mengecam itu juga merupakan sikap pemerintah Malaysia,\" terangnya.

\"\"\" Sebab, setelah ada pemberitaan mengenai selebaran TKI on sale, lanjut dia, pemerintah Malaysia melalui menlunya mengeluarkan pernyataan yang juga mengecam edaran itu. \"Itu jelas-jelas sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani pemerintah Malaysia dan Indonesia mengenai masalah pengiriman tenaga kerja,\" urai mantan dubes RI untuk PBB itu.

Marty menerangkan, pihaknya meyayangkan jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memfasilitasi untuk mendapatkan TKI tanpa perlindungan sesuai dengan MoU. \"Tanpa atau dengan MoU, iklan itu sangat tidak bisa diterima,\" tegas mantan juru bicara kemenlu itu. Persoalan selebaran TKI on sale itu juga telah dilaporkan kepada Presiden SBY dalam rapat, kemarin.

   Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, juga melakukan konfirmasi atas beredarnya selebaran iklan tersebut. Kemarin, dia mendatangi Kementerian Luar Negeri Malaysia. Di sisi lain, pihak KBRI di Kuala Lumpur juga telah berhasil memperoleh fakta bahwa agensi pemasang iklan merupakan perusahaan ilegal yang tidak terdaftar di Departemen Sumberdaya Manusia Malaysia.

Di bagian lain, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga tidak kalah geram. Senada dengan Kemenlu, Kepala BNP2TKI Mohammmad Jumhur Hidayat juga mengeluarkan pernyataan keras terkait iklan TKI on Sale. Dia menuturkan, iklan tersebut sama tidak beradab. Apalagi secara teknis telah diberlakukan moratorium TKI  terkait penempatan PLRT ke negeri jiran tersebut. \"Bila tidak ada tindakan tegas dari pemeritah Malaysia terhadap iklan itu, maka tidak mustahil pelaksanaan moratorium akan ditingkatkan menjadi kebijakan penghentian TKI PLRT secara permanen ke Malaysia,\" tegas Jumhur di Jakarta, kemarin.

   Jumhur menekankan, promosi atau iklan yang menawarkan TKI PLRT itu tidak pantas dilakukan oleh pihak mana pun di Malaysia.  Karena hal tersebut dapat mengganggu langkah perbaikan pelayanan penempatan TKI dari kedua pihak yang hingga saat ini terus diupayakan, selain dipandang tindakan tidak terpuji dalam memperlakukan keberadaan TKI PLRT secara bermartabat. \"TKI itu tidak identik dengan barang yang sekadar mendahulukan kebutuhan pasar, mengingat terdapat aspek lain yang sangat penting untuk diwujudkan yaitu pelayanan perlindungan oleh pengguna maupun pemerintah di negara tujuan,\" ujarnya.

   Terkait pemasangan selebaran iklan tersebut,  Jumhur mengaku  akan secepatnya mengirimkan surat resmi ke Perwakilan RI. Surat tersebut berisi permintaan untuk dilakukan protes dalam bentuk keberatan diplomatik oleh KBRI Kuala Lumpur.  Jumhur menegaskan, saat ini pemerintah pusat dan daerah kini sedang  bersiap untuk penghentian penempatan TKI yang berstatus PLRT.  \"Kita akan titikberatkan pembangunan potensi ekonomi daerah, sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kemajuan perekonomian di daerahnya,\"imbuh dia.

\"\"\"Sebagai informasi, persetujuan MoU (Memorandum of Understanding) antara Indonesia-Malaysia tentang Penempatan TKI PLRT ke Malaysia telah dilakukan pada 2006. MoU tersebut lantas diperbaiki melalui penandatanganan MoU kedua negara di Bandung, Jawa Barat pada 30 Mei 2011. Meski begitu, moratorium tetap berjalan hingga kini, karena ada beberapa hal yang menyangkut tindak lanjut pasca penandatanganan MoU di Bandung masih dalam pembahasan kedua pihak lewat mekanisme pembentukan tim gabungan atau Joint Task Force (JTF).

     Selebaran iklan tersebut langsung menjadi pembicaraan hangat sejak foto selebaran tersebut diunggah Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care Anis Hidayah di akun twitternya @AnisHidayah. Anis menuturkan, dirinya mengaku terkejut melihat selebaran iklan tersebut saat dirinya tengah berada di Kuala Lumpur. Selebaran tersebut banyak ditempel di sejumlah kawasan, bahkan selebaran tersebut sudah ada di kotak pos rumah-rumah warga. Dalam iklan itu, TKI diibaratkan barang dagangan dengan pengenaan diskon. Iklan itu berbunyi, Indonesian Maids now on SALE. Fast and Easy Application!! Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett.

    Menurut Anis, selebaran iklan tersebut mengindikasikan banyak hal. Diantaranya, selebaran tersebut diduga menjadi salah satu modus perdagangan orang atau trafficking. \"Kita juga menduga, ini merupakan dampak sistematis moratorium. Karena kebutuhan akan TKI di Malaysia cukup tinggi, bahkan biaya penempatannya cukup mahal. Saya yakin pemerintah sudah mengetahui hal ini, kita harap mereka harus segera bertindak karena ini benar-benar merendahkan martabat bangsa,\"tegasnya.

(fal/ken)

Sumber: