Dahlan Kantongi 10 Nama Oknum DPR

Badan Kehormatan (BK) sudah mengantongi izin dari pimpinan DPR untuk mengundang Menteri BUMN Dahlan Iskan ke DPR pada  masa reses DPR kali ini. Izin dari pimpinan DPR itu diperlukan, karena sampai 18 November mendatang, DPR menjalani masa reses. Sesuai tatib DPR, alat kelengkapan DPR tidak dibolehkan menggelar rapat atau sidang, kecuali dengan izin pimpinan DPR.

      \"BK tadi sudah meminta izin untuk memanggil Dahlan Iskan dan saya sudah izinkan,\" kata Ketua DPR Marzuki Alie melalui pesan singkatnya kepada Jawa Pos, kemarin (30/10).

      Sewaktu dikonfirmasi, Ketua BK M Prakosa membenarkan hal itu. Prakosa mengatakan BK telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan kepada Dahlan Iskan pada masa reses.

      Persoalan utama yang akan diklarifikasi adalah pernyataan Dahlan mengenai adanya oknum anggota DPR yang hendak memeras BUMN. Belakangan Dahlan juga menyebut memiliki list setidaknya 10 nama oknum wakil rakyat itu.

      \"Kami akan meminta keterangan terkait pernyataan beliau mengenai kongkalikong pembahasan anggaran,\" ujar Prakosa.

      Kapan pemanggilan itu akan dilakukan? \"Minggu ini para anggota BK sedang kunjungan kerja ke daerah, bertemu konstituen. Jadi, paling cepat minggu depan,\" jawab politisi PDIP, itu.

      Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung langkah BK tersebut. \"Kami mempersilahkan kalau BK mengambil prakarsa untuk memanggil Dahlan Iskan,\" katanya.

      Di lain sisi, Priyo juga mendukung dan mempersilahkan Dahlan untuk mengungkapkan secara terbuka kepada parlemen nama-nama oknum anggota DPR yang mencoba \"memeras\" BUMN. Menurut dia, ini penting agar pernyataan Dahlan yang sangat sensitif itu tidak menjadi sekedar fitnah.

      Kemarin, beredar inisial nama-nama anggota DPR yang dituding sebagai pemeras BUMN. Karena terlanjur beredar luas, termasuk di kalangan anggota DPR dan partai politik, sejumlah pihak pun kemudian meresponnya.

      Fraksi Partai Demokrat diantara yang memutuskan menggelar konferensi pers terkait hal tersebut. Mengawali keterangannya, Ketua FPD Nurhayati Ali Assegaf menegaskan kalau pihaknya tetap berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah mewujudkan BUMN yang sehat dan bersih.

      Karena hal itu lah, lanjut dia, jika benar ada anggota fraksinya yang termasuk menjadi bagian anggota dewan yang ikut \"minta jatah\" ke BUMN selama ini, maka pihaknya siap mengambil langkah tegas. \"Terhadap inisial nama yang beredar, kami tentu akan memanggil pihak-pihak yang mungkin dimaksud untuk diklarifikasi,\" kata Nurhayati di komplek parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.

      Meski demikian, dia menambahkan, kalau pihaknya mendorong agar Dahlan segera membuka nama-nama anggota dewan yang dimaksud. \"Yang beredar sekarang ini kan masih belum jelas, sekarang ini era demokrasi, kami dukung Pak Dahlan mengungkap secara jelas,\" kata Nurhayati.

      Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Ade Komarudin mengaku mendengar informasi inisial-inisial anggota dewan yang diduga sebagai pemeras. Ade yang juga memiliki inisial AK disebut-sebut sebagai salah satu didalamnya. Namun, Ade mengaku tidak paham apakah inisial AK itu adalah dirinya.

      \"Menyangkut inisial AK, saya tidak tahu apa itu saya atau bukan. Kalau itu ditujukan kepada saya, saya ingin konfirmasi. Tidak mungkin itu dari kantor Menteri BUMN,\" ujarnya.

            Ade memberikan dukungan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membeberkan pemeras di kalangan dewan. \"Beberkan saja. Kasihan orang yang tidak punya salah disebarkan kemana-mana,\" tandasnya.

Sumber: