Mantan Menteri BUMN Dukung Dahlan

      Dahlan menegaskan, pemilihan genset tersebut karena pembangunan pembangkit listrik membutuhkan\" waktu lama, sekitar tiga tahun bahkan lebih, Sementara krisis listrik di daearh terpencil sudah terjadi bertahun-tahun,\"Apakah rakyat bisa sabar\" Atau, apa pemerintah bisa membangun pembangkit dengan sangat cepat untuk mengatasi masalah itu. Jadi itu alasannya sewa genset,\" tukasnya.

      Menurut Dahlan, pihak-pihak yang protes pemakaian genset itu karena mereka tidak pernah merasakan penderitaan rakyat di pulau-pulau terpencil. Dia mengakui bahwa dengan pemakaian genset itu maka beban negara akan meningkat,\"Ya Negara itu kan didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya secara merata, tidak hanya rakyat di Jawa,\" tegasnya.

      Temuan BPK lainnya terkait penyediaan bahan bakar pembangkit yang gagal dipenuhi pihak pemasok. Mengenai itu, Dahlan mengaku PLN sudah memungut denda ke pemasok batubara yang menyalahi kontrak. Sedangkan untuk kontraktor penyedia gas tidak terkena denda,\"Itu nggak bisa (pemasok gas didenda), ada aturannya begitu, anda cek sendiri,\" tandasnya.

      Saat itu, kontraktor penyedia gas memeng tidak bisa memenuhi kebutuhan gas PLN sesuai kontrak. Sayangnya, PLN tidak bisa mengenakan sanksi denda kepada pamsok gas. Masalah gas ini yang akhirnya membuat PLN terpaksa beralih menggunakanj BBM untuk menghidupkan pembangkit-pembangkitnya,\"Sa ya sudah minta PLN protes dan minta denda, tapi nggak bisa,\" jelasnya (fal/wir)

     

BK Akan Beri Sanksi Kalau Terbukti Memeras, Dahlan Beri Keterangan ke DPR Tanggal 5 November

JAKARTA \" Dugaan adanya praktek pemerasan BUMN oleh sejumlah oknum anggota DPR mulai memasuki \"babak yang lebih formal\". Badan Kehormatan (BK) DPR sudah menetapkan jadwal pemanggilan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pernyataan mengenai praktek pemerasan di lingkungan BUMN.

      \"Pak Dahlan dijadwalkan hari Senin, tanggal 5 November pukul 10.30. Surat undangannya sudah kami kirim sore ini (kemarin, red),\" kata Ketua BK M.Prakosa di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan BK akan meminta keterangan secara detil soal pernyataan Dahlan Iskan mengenai adanya oknum anggota DPR yang memeras BUMN.

      \"Termasuk siapa yang diperas serta modus transaksi yang telah dilakukan oleh yang dituduh memeras dan yang disebut diperas. Ini akan kami ungkap,\" ujar politisi PDIP, itu. Belakangan Dahlan memang juga mengaku telah memiliki list setidaknya 10 nama oknum wakil rakyat yang berbuat tidak etis itu.

      Masih dalam hari yang sama, BK juga memanggil Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro.

      Kepala Humas Kementerian BUMN diundang terkait beredarnya belasan inisial nama yang disebut sebagai oknum anggota DPR pemeras BUMN. Sejauh ini, Humas Kementerian BUMN telah menyanggah kalau inisial itu bersumber dari mereka.

      Sedangkan, Ismed Hasan Putro akan diminta keterangan terkait pernyataannya di hadapan publik yang membenarkan pernyataan Dahlan. Bahkan, Ismed mengaku sempat ada oknum anggota DPR yang meminta upeti dari dirinya saat baru dilantik menjadi pejabat BUMN.

      \"Pak Kepala Humas BUMN (Faisal Halimi) kami jadwalkan pukul 12.00 dan Pak Dirut RNI (Ismed Hasan Putro) setelah itu, sekitar pukul 14.00,\" terang Prakosa.

      Dia menyampaikan semua pihak yang telah menyampaikan informasi awal di publik tentang adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan anggota dewan akan dimintai keterangan. BK sebagai lembaga penegak etika dewan berharap persoalan ini bisa segera jelas dan klir.

      \"Apabila terbukti ada anggota dewan yg melakukan pemerasan, ini merupakan pelanggaran etika. Tentunya BK akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya,\" janji Prakosa.

Sumber: