Umumkan Travel Haji yang Melanggar

Anggota Komisi VIII DPR-RI meminta agar pemerintah mengumumkan travel-travel atau biro perjalanan haji dan umrah yang baik atau layak dan yang buruk sehingga penipuan terhadap ribuan calon haji biaya khusus (ONH plus) tidak terulang.

\"Penipuan pemberangkatan haji melalui jalur nonkuota seperti ONH plus sudah sangat banyak merugikan masyarakat, perlu ada tindakan serius dari pemerintah,\" kata Ketua Komisi VIII DPR-RI Ida Fauziah saat berkunjung ke Banjarmasin, Rabu.

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan pendataan terhadap travel atau biro perjalanan, sehingga bisa melakukan pemantauan operasionalnya dan bisa memberikan teguran bila terjadi pelanggaran.

Selain itu, kata dia, perlu adanya sanksi bagi biro perjalanan yang melakukan pelanggaran, seperti tidak diberikan izin operasional, dan sebaliknya bagi biro perjalanan haji yang kinerjanya, bisa diberikan tambahan kuota.

Saat ini, kata dia, pihaknya juga sedang membahas berbagai persoalan tentang pelayanan haji di Indonesia, mulai dari transportasi hingga masalah kesehatan calon jemaah haji yang cukup buruk.

Menurut dia, banyak jemaah haji mengalami gangguan kesehatan saat berada di tanah suci, sehingga pada saat mereka harus melakukan rukun haji, tidak bisa melaksanakan karena sakit.

\"Kondisi-kondisi tersebut yang harus mendapatkan perhatian serius dan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang,\" katanya.

Selain itu, untuk perbaikan pelayanan bagi pemberangkatan haji, juga akan dipisahkan antara operator dan regulator pelayanan haji, sehingga masing-masing akan memiliki tugas dan kewenangan secara jelas.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Abdul Halim mengatakan, sebagaimana di daerah lain, di Kalsel juga cukup banyak warga yang tertipu atau batal berangkat menunaikan ibadah haji melalui ONH plus.

Hal tersebut antara lain terjadi, karena banyak biro perjalanan yang tidak terdaftar di Kemenag sehingga sulit untuk melakukan pengawasan secara kontinyu dan menegur bila terjadi kesalahan.

Dari puluhan biro perjalanan di Kalsel, kini baru tujuh biro perjalanan yang terdaftar di Kemanag, dan lainnya, tidak diketahui secara pasti kantornya karena berkantor pusat di Jakarta.

Rombongan komisi VIII ke Kalsel dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait masalah pendidikan madrasah, kesehatan, haji dan lainnya.

(MCH/*)

Sumber: