KPK : Dahlan Punya Bukti Kuat

      Mengenai rencana lapor ke KPK, Dahlan mengaku masih memikirkan karena sebagai Menteri BUMN, dia hanya ingin membersihkan BUMN, bukan DPR. Saat melapor ke BK dulu juga semata-mata karena permintaan BK. Terkait upaya beberapa orang untuk mendongkelnya dari Kabinet, Dahlan menjawab sambil tersenyum. \"Terserah saja, saya ini orangnya terserah saja,\" jelasnya.

 

Politisi DPR Terus Berkelit

      Daftar anggota DPR yang \"merasa\" dituduh melakukan pemerasan terus bertambah. Mereka berinisiatif sendiri untuk tampil di depan media dan membantah telah melakukan pemerasan. Kali ini bantahan datang dari dua anggota dewan. Di antaranya anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Idris Sugeng dan anggota Komisi XI dari FPAN M Ichlas El Qudsi.

      Idris Sugeng secara khusus menolak kalau dituduh meminta upeti dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). \"Saya Idris Sugeng dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa tuduhan saudara Ismed Hasan Putro (Dirut RNI) dalam acara Mata Najwa bahwa saya meminta jatah gula dalam rangka CSR (Corporate social responsibility) sebanyak 20 ribu ton adalah tidak benar,\" katanya.

      Idris menegaskan dirinya tidak pernah berkata meminta 20 ribu ton gula untuk empat kabupaten yang menjadi daerah pemilihannya di Jawa Tengah IX. \"Saya hanya menanyakan dua kali apakah ada program CSR untuk dapil. Di mana letak pemerasannya kalau yang saya tanyakan adalah program CSR,\" ungkap Idris.

       Di kemudian hari, lanjur dia, atas arahan Ismed Hasan Putro, dirinya bertemu dengan seseorang dari PT RNI yang bernama Oki untuk membeli gula. Dalam kesempatan itu, Idris membeli 4 juta ton gula secara profesional seharga Rp 48 juta atau 12 ribu/kg. \"Itu harga normal. Tidak ada discount sama sekali,\" katanya sambil menunjukkan secarik kertas yang disebutnya sebagai bukti pembayaran.

      \"Gula tersebut kami bagikan kepada masyarakat di bulan suci Ramadhan yang lalu,\" tegasnya.

      Pada 5 November lalu, Ismed Hasan  Putro juga diundang ke BK DPR. Kepada wartawan, Ismed Ismed Hasan Putro menceritakan setidaknya dua kali dia coba diperas oknum anggota DPR. Pertama, PT RNI diminta untuk memberikan 20.000 ton gula oleh seorang anggota DPR dengan dalih program CSR. Permintaan itu menjelang Ramadhan yang rencananya akan dibagikan ke konstituen di dapil masing-masing anggota.

       Karena RNI masih merugi, Ismed menolaknya. \"Kalau mau ya beli,\" katanya. Akhirnya, anggota DPR itu menyepakati 20 ton gula untuk dibeli secara profesional. \"Nah, ketika membeli dalam jumlah 20 ton saya serahkan kepada anak perusahaan untuk di-handle,\" terang Ismed sebelum memberikan keterangan kepada BK.

      Pada bagian lain, anggota Komisi XI dari FPAN M Ichlas El Qudsi juga menolak disebut terlibat dalam pemerasan BUMN. Bahkan, dia menantang Dahlan Iskan untuk menjelaskan lokasi dan waktu pertemuan, beserta direksi BUMN yang bertemu dengannya. Ichlas mengaku hanya bertemu direksi BUMN di dalam forum resmi.

      \"Tidak pernah sms, bbm (BlackBerry Messenger), mengutus orang,\" bantahnya. Dia juga menyampaikan dirinya bukan anggota Panja Merpati (PT Merpati Nusantara Airlines). \"Ini ada copy surat dari komisi. Kalau tidak masuk mana mungkin saya ikut dalam pertemuan,\" ujar Idris. Lebih jauh, Idris mengancam akan mengirim somasi kepada Dahlan melalui tim pengacaranya dalam jangka waktu 7 x 24 jam. \"Saya merasa sudah dilukai,\" katanya.

      Sampai hari ini, Dahlan telah menyerahkan delapan nama ke BK. Tujuh di antaranya disebut meminta upeti dari BUMN. Sedangkan, satu nama dipuji Dahlan, karena berusaha mencegah teman-temannya meminta \"jatah\" dari BUMN.

      Saat memenuhi undangan BK, Senin pekan lalu (5/11), Dahlan menyampaikan dua nama ke BK. Belakangan dua nama itu bocor. Keduanya adalah Idris Laena (Golkar) yang diduga tersangkut dengan PT PAL Indonesia dan PT Garam, serta Sumaryoto (PDIP) yang diduga tersangkut dengan PT Merpati Nusantara Airlines. Mereka berdua juga sudah menyampaikan bantahan melalui media.

      Dua hari kemudian, Dahlan mengirimkan sisa nama yang dijanjikannya ke BK secara tertulis. Dari sana muncul 5 inisial nama, yakni AQ, LM, ATP, MIEQ, dan IGARW. Belakangan, anggota Komisi XI dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi (AQ) berinisiatif mengklarifikasi kabar itu. Menyusul kemudian M Ichlas El Qudsi (MIEQ).

Sumber: