Lumpur Lapindo Bebani APBN

MANADO - Grup Bakrie mendapat perlakuan istimewa dari DPR dan pemerintah.  Lewat APBN 2011 dan 2012 pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 2,11 triliun untuk menanggulangi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim. Tahun anggaran 2013 pagu anggaran dinaikkan menjadi Rp 2,26 triliun.

Total anggaran negara yang dikucurkan untuk menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh ulah korporasi (swasta) itu sejak tahun 2011 hingga 2013 mencapai Rp 4,36 triliun. \'Alokasi anggaran itu masuk dalam anggaran infrastruktur APBN 2011, 2012, dan 2013,\' papar  Yonathan S Hadi, Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Penyusunan APBN, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, pada seminar “Perkembangan

Ekonomi Terkini dan APBN 2013” di Hotel Aryaduta Manado, kemarin (13/11).

Yonathan membawakan materi berjudul “Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2013”. Dia tampil bersama Dr Bagus Santoso Msoc,Sc, ekonom regional dari Universitas Gajah Mada Jogyakarta, dan Dr Vecky AJ Masinambow SE MS, ekonom dari Universitas Sam Ratulangi Manado.

Pagu anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo lebih besar dari alokasi anggaran untuk infrastruktur di daerah tertinggal (IDT). Pada APBN 2012, pagu untuk IDT sebesar Rp1,15 triliun, dan Rp2,05 triliun pada 2013. Total anggaran untuk IDT yang dikelola Kementerian Daerah Tetinggal tahun 2012 dan 2013 mencapai Rp 3,20 triliun. Sementara pagu APBN untuk lumpur Lapindo tahun 2012 dan 2013  sebesar Rp 3,79 triliun.

Pada seminar yang dipadu Dr  Agus Tonny Poputra itu Yonathan memaparkan, selain Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, anggaran infrastruktur pada APBN juga dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, BPKB Batam, dan BPKPB Sabang. Pagu anggaran semua badan-badan itu lebih kecil dari alokasi dana untuk lumpur Lapindo.

Untuk tahun anggaran 2012 dan 2013, BASARNAS mendapatkan pagu Rp 992,1 miliar dan Rp1,67 triliun. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu tahun 2012 memperoleh pagu Rp 268,2 miliar, atau hanya 17,49% dari pagu untuk lumpur Lapindo. Tahun 2013, diberi pagu Rp 399,6 miliar, atau hanya 17,70% dari pagu untuk luapan lumpur Lapindo akibat ulah PT Lapindo Brantas, anak perusahaan Grup Bakrie.

Pagu anggaran untuk BPKPB Sabang tahun 2013 hanya 17,38% dari alokasi dana untuk Lapindo, atau 5,65% dari total anggaran untuk semua badan yang dibiayai APBN 2013. Sementara pagu untuk BPKB Batam di tahun 2012 dan 2013 masing-masing Rp 735,3 miliar dan Rp 885 miliar. Alokasi dana untuk kegiatan ekonomi yang punya dampak berantai (multiplayer effect) itu mencapai 47,82 dari dana untuk Lapindo pada APBN 2012, menurun menjadi 39,21% pada APBN 2013.

Pagu anggaran infrastruktur untuk semua badan yang dibiayai APBN 2012 sebesar Rp4,66 triliun, 32,92% dari total dana itu dialokasikan untuk lumpur Lapindo. Tahun 2013, pagu dananya naik menjadi Rp6,95 triliun, 32,49% (Rp2,26 triliun) diperuntukkan bagi penanggulangan lumpur Lapindo.

Sebagaimana disepakati Pemerintah dan DPR pada 23 Oktober lalu, APBN 2013 mencapai Rp1.638 triliun, naik 8,7% dibandingkan dengan tahun 2012 (Rp 1.548 triliun). Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.154 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 528,6 triliun.

“Sumber utama penerimaan negara dari pajak, yakni sebesar Rp 1.192,99 triliun atau 70,88% dari total penerimaan negara pada 2013. Untuk tahun 2012, penerimaan bersumber dari pajak mencapai Rp1,02 triliun,\' urai Jonathan.

Seperti APBN tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran yang besar disedot untuk membayar belanja pegawai dan subsidi energi. “Tahun 2012 belanja pegawai mencapai Rp212,26 triliun, tahun 2013 naik menjadi Rp241,12 triliun. Kalau tidak dilakukan pengendalian, ini akan menjadi beban negara,\' kata Dr Bagus Santoso. Sementara subsidi energi, khususnya subsidi BBM yang mencapai Rp193,81 triliun, dinilai salah alokasi. \'Subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya. Lebih bermanfaat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan,\'  kata Sutomo Palar SE MS, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan dosen Fakultas Ekonomi Unsrat.

Khusus alokasi dana APBN untuk Lapindo dinilai menghianati rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, sudah terang di mata masyarakat, PT Lapindo Brantas yang melalukan eksplorasi minyak di Lapindo, Sidoarjo, yang mengakibatkan luapan lumpur menjadi tak terkendali. “Masyarakat sudah tahu, bencana itu akibat kegiatan PT Lapindo Brantas,\' kata Dr Vecky Masinambow.

Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat yang juga Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Manado itu membandingkan pagu untuk Badan SAR Nasional dan BNPB yang lebih kecil dibandingkan dengan alokasi dana untuk lumpur Lapindo. “Apakah wajar dan adil negara menanggulangi dampak atau bencana yang terjadi akibat kegiatan korporasi?,” kata Vecky.

Sumber: