Anggota DPR Minta Bagian 5 Persen

Tiga Dirut BUMN Buka-Bukaan di Sidang Etik BK

      JAKARTA - Pengusutan dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota dewan terhadap BUMN terus dilakukan Badan Kehormatan (BK). Kemairn, direktur utama dari tiga BUMN yang masuk dalam laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan penjelasan yang sangat gamblang dalam sidang etik BK.

      \"Tadi disampaikan oleh direksi-direksi, memang ada pertemuan dan juga ada yang dinamakan permintaan-permintaan (dari beberapa oknum anggota dewan, red) terkait dengan penyertaan modal negara atau PMN,\" kata Ketua BK DPR M.Prakosa usai memimpin rapat tertutup di gedung DPR, kamarin (20/11). Menurut dia, para Dirut itu menjadi pihak yang mengalami sendiri berbagai peristiwa tersebut.

      Meski baru sebatas pengakuan tanpa bukti fisik, BK menyikapi informasi itu secara serius. Para dirut menyatakan, dalam pertemuan itu mereka tidak sendirian. Ketika masing-masing dirut melakukan pertemuan, ada  beberapa direksi lain yang juga hadir. Mereka semua bisa menjadi saksi yang menguatkan.

      Salah satu pertemuan yang diungkapkan BK kepada wartawan berkaitan dengan PT Merpati Nusantara Airlines. \"Memang ada nama-nama yang ikut pertemuan dengan direksi Merpati. Ada nama-nama yang ikut mendengar saja. Ada juga yang aktif melakukan pembicaraan,\" tutur Prakosa.

      Prakosa menegaskan, pendekatan etika dalam konteks kedewanan dan penegakan hukum berbeda. Jangankan mengirimkan SMS yang isinya meminta sesuatu, melakukan pertemuan berkali-kali dengan salah satu mitra kerja di luar forum resmi saja sudah terindikasi melakukan pelanggaran etika.

      \"Jadi, tidak perlu ada bukti yang otentik secara hukum. Kalau pelanggaran etika itu, misalnya anggota dewan bertemu dengan mitra di luar forum resmi DPR, di luar gedung DPR, mall, atau hotel, sampai berkali-kali, ini berarti ada sesuatu yang diduga kurang patut dilakukan. Itu cukup (disimpulkan melanggar etika, red),\" tegas Prakosa.

      Soal Dirut BUMN \"yang sebelumnya pernah disebut Dahlan \"\"dikejar\" SMS dan telepon dari oknum anggota dewan, bahkan sampai saat berada di luar negeri, akhirnya juga dibuka oleh BK. Orang itu adalah Dirut PT PAL. Untuk memastikan pengakuan itu, BK meminta bukti adanya percakapan dan SMS. Dirut PT PAL menyanggupinya. Hanya karena sudah terlanjur dihapus dari data ponsel, mereka minta waktu untuk mendapatkan transkripnya.

      \"PT PAL mengatakan ada sejumlah SMS, baik kepada dirut, maupun direktur keuangan. Kami (BK) tanyakan apa ada buktinya. Mereka menjawab seandainya diperlukan bisa didapatkan,\" ujar politisi PDIP, itu.

      Dia menambahkan, para Dirut itu juga sudah mengungkapkan berapa \"jatah\" yang diminta oknum anggota DPR. Persentasenya bervariasi, mulai 1 persen sampai 5 persen dari total penyertaan modal negara (PMN). \"Disampaikan direksi tadi ada yang 1 persen, ada yang tambah di atas 1 persen, juga ada 5 persen,\" katanya. Kalau terbukti, Prakosa menyebut ini termasuk pelanggaran berat. Sanksinya bisa sampai kepada pemberhentian tetap.

      Sebelumnya, BK mendengar keterangan secara maraton Dirut dari tiga BUMN. Dimulai dengan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo pukul 10.30-12.00, lalu Direktur Utama PT Garam Yulian Lintang sampai pukul 12.45, dan terakhir Dirut PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin sampai 13.30.

      Para Dirut juga menyatakan kesiapannya untuk dikonfrontasi dengan beberapa oknum anggota DPR yang tidak mau mengaku. \"Mereka menyatakan kalau diperlukan, mereka siap dikonfrontasi. Saya kira ini komitmen yang penting. Menunjukkan kesungguhan untuk memberikan kesaksian di BK,\" kata Prakosa.

      Dalam sidang etik BK kemarin, jumlah anggota DPR yang diduga meminta upeti kembali bertambah dua nama. Untuk kembali mengingatkan, saat hadir di BK, awalnya Dahlan menyampaikan dua nama. Beberapa hari kemudian, dia menambahkan lagi 6 nama secara tertulis. Tapi, 1 nama di antara 6 nama itu justru dipuji Dahlan karena dinilai berusaha mencegah praktek kongkalikong.

      Belakangan, Dahlan mengirimkan lagi surat yang merevisi sekaligus mengurangi 2 nama dari 5 nama anggota yang dikirimkan secara tertulis sebelumnya. Dengan masuknya dua nama baru, total anggota DPR yang dilaporkan ke BK sejauh ini sebanyak 7 orang. \"Dua yang dikurangi itu, karena salah nama, salah informasi, salah lihat, salah identifikasi, mungkin karena tidak begitu mengenal,\" kata Prakosa.

Sumber: