Nalim Paparkan Nota Keuangan RAPBD

MERANGIN - Bupati Merangin H Nalim menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Merangin TA 2013 di paripurna pertama masa persidangan III bagian pertama tahun sidang 2012, yang berlangsung di gedung DPRD kabupaten Merangin, Senin (26/11) kemarin.

       Dalam penyampaiannya, bupati menyebutkan berbagai penyempurnaan terhadap penerapan system penganggaran terus dilakukan demi terwujudnya efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

       ‘’Salah satunya adalah munculnya prinsip money follow function, dimana alokasi anggaran didasarkan pada fungsi masing–masing SKPD yang diembankan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran program atau kegiatan yang ingin dicapai,’’ sebut bupati.

            Disebutkannya, APBD Merangin Tahun 2013 merupakan wujud upaya Pemkab Merangin dalam mengimplikasikan rencana kerja Pemkab Merangin tahun 2013 dalam pelaksanaan program kegiatan pada masing–masing SKPD dalam rangka mengakomodir program prioritas pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah.

       ‘’Prioritas pembangunan daerah tahun 2013 ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang tekah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional,’’ lanjut Nalim.

Secara umum, bupati menyebutkan Pendapatan Daerah Merangin tahun 2013 yang tertuang dala RAPBD Merangin berjumlah Rp 834.956.217.450,60. Dari jumlah, 83,64 persen merupakan kontribusi dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat. Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah diasumsikan menyumbang 11,56 persen, atau sebesar Rp 96.554.156.021,00. Sedangkan target PAD sebesar Rp 40.020.045.792,60. Sedangkan untuk Belanja Daerah sebesar Rp 859.255.581.011,00. Dimana 52,09 persen atau sebesar Rp 447.624.702.543,00 dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selebihnya, 47,91 persen dialokasikan untuk belanja langsung guna mengakomodir kebijakan pembangunan.

(mie)

 

Sumber: