Desember NPHD Ditandatangani

Walikota : PNS Harus Netral

JAMBI-Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Walikota dan Ketua KPU Kota Jambi kembali akan ditandatangani Desember mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kota Jambi, Ratna Dewi usai launching Pilwako Jambi kemarin (29/11). “NPHD kedua ditandatangani sekitar bulan Desember, karena sekarang masih dalam pembahasan di dewan,” ujarnya.

Menurut Ratna, anggaran yang dicantumkan dalam NPHD kedua tersebut nantinya sekitar Rp 20 Milyar lebih. Ini merupakan anggaran yang dianggarkan di APBD 2013, sedangkan 331 Milyar di APBD-P 2012 telah dicantumkan di NPHD pertama.

Terkait launching Pilwako, menurutya ini merupakan penanda delapan bulan kedepan pihaknya setiap harinya akan disibukkan dengan tahapan-tahapan Pilwako.

“Jika terjadi dua putaran maka ditambah dua tiga bulan lagi. Sampai kemudian berakhir 04 November 2013 dengan pelantikan Walikota terpilih,” tukasnya.

Sementara itu, Walikota Jambi, Bambang Priyanto menegaskan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Jambi dilarang berpolitik praktis. “PNS tidak boleh ikut politik, narus netral,” tegasnya.

Jika terbukti ada yang terlibat, ia berjanji akan memberikan tindakan tegas. “Kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita akan terus berusaha untuk menjaga netralitas PNS yang ada di Kota Jambi ini,” kata Walikota.

Kemudian Sekda kota Jambi, Daru Pratomo menambahkan, jika ada PNS yang menjadi tim sukses dan berpolitik praktis, akan diberikan sanksi sesuai aturan. Sanksi yang akan diberikan itu, seperti teguran, tertulis hingga dipecat.

“Kita tidak boleh memberikan sanksi dengan cara langsung dipecat melainkan ada tahapan dan melihat sebab-sebabnya,” ujarnya.

Dijelaskan Daru, sejak menjabat Sekda, pihaknya selalu memberikan arahan maupun mengingatkan para pegawai melalui upacara setiap pagi Senin.

“Kita terus mengingatkan, dalam satu bulan itu kadang dua kali kita mengingatkannya,” jelasnya.

Lantas apakah ada PNS yang tercatat ikut berpolitik? “Kita belum mendapatkan laporan soal itu. Selama ini, PNS turun ke lapangan bukan ikut dalam politik praktis melainkan mereka melaksanakan program-program kerja yang ada di satuan perangkat daerahnya,” tuturnya.

(cas)

Sumber: