Tekan 5,2 Persen Penduduk Miskin

JAMBI – Program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) yang digulirkan dari tahun 2011 lalu oleh Pemprov Jambi berhasil menekan angka penduduk miskin hingga mencapai 5,2 persen.

‘’Penurunan itu menunjukkan tren positif,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) provinsi Jambi, fauzi Ansori.

Penduduk miskin di Jambi saat ini berada di angka 7,90 persen. Berdasarkan berita resmi Statistik edisi 7 Mei 2012 lalu, secara spasial struktural perekonomian Indonesia, Jawa masih memberi kontribusi relatif besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan-I Tahun 2012, yakni 57,5 persen.

Sumatera sendiri memberi kontribusi 23,6 persen, dan sisanya 18,9 persen disumbang oleh luar Jawa dan Sumatera.

Kondisi itu memberi implikasi terhadap ketidakseimbangan pembangunan, yang dapat berdampak pada perlambatan pembangunan secara nasional.

Untuk itu, sebagai upaya percepatan keseimbangan dalam pengembangan Koridor Ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dapat dijadikan sebagai satu simpul mengatasi persoalan ketidak seimbangan pembangunan antar wilayah.

Pada tahun 2013 ini, dikatakan Fauzi Ansori, dialokasikan dalam biaya tidak langsung.  “Biaya samisake sekitar Rp 131 M untuk 131 kecamatan akan ditransfer dari kas daerah Provinsi Jambi kepada kas daerah kabupaten kota se Provinsi Jambi, kemudian dimasukan dalam rencana kegiatan anggaran camat yang dituangkan kepada APBD masing-masing kabupaten dan kota tersebut,”  sebutnya.

Menurut Fauzie, setelah melalui proses evaluasi terhadap program samisake percontohan tahun 2011 untuk 50 kecamatan dan di tahun 2012 untuk 81 kecamatan, akhirnya Pemprov Jambi berencana melanjutkan program samisake untuk 131 kecamatan yang terdapat di Provinsi Jambi.

Kegiatan wajib dari program satu miliar dan satu kecamatan yakni program bedah rumah, sertifikat gratis, beasiswa untuk anak tidak mampu dan jaminan kesehatan masyarakat.

Sementara, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, salah satu tantangan yang muncul dalam mengakselerasi pembangunan dengan memanfaatkan kehadiran MP3EI ini adalah masalah infrastruktur, terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk mendukung berbagai ativitas ekonomi. Infrastruktur memiliki spektrum yang sangat luas, salah satunya yang harus mendapat perhatian terutama koridor Sumatera, adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di kawasan Sumatera khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

“Penyediaan inftrastruktur yang mendorong konektivitas tersebut, tentunya diharapkan akan memberikan implikasi terhadap penurunan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,”katanya.

(fth)

 

Sumber: