Gerindra Konsisten Berantas Korupsi

JAMBI-Gerakan kerakyatan yang diusung Partai Gerindra memiliki banyak dimensi. Salah satu program yang menjadi misi utama adalah gerakan anti korupsi. Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H. Prabowo Subianto.

“Gerindra bukan rumah bagi para koruptor , untuk itu saya sangat menyeleksi setiap jejak rekam para pengurus dari DPP, DPD hingga DPC. Gerindra harus diisi orang bersih, lurus dan punya komitmen bagi perbaikan bangsa,” tegas calon presiden yang diunggulkan pada posisi teratas oleh beberapa lembaga survei ini.

Ini merupakan jawaban akan situasi Indonesia yang terbelenggu budaya korupsi, efesiensi dan pemborosan uang negara. Maka tak heran Prabowo melarang keras Anggota DPR Gerindra untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Karena selain pemborosan, kunjungan tersebut merupakan ketidakpekaan akan nasib rakyat yang masih terbelenggu kemiskinan.

“Jangan menari – nari diatas mandat yang telah rakyat berikan,” katanya.

Dalam menyikapi komitmen ini , Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, MM mengatakan, korupsi menjadi titik fokus gerakan memperbaiki bangsa ini. Karena berdasarkan risset Indonesian Corruption Watch (ICW)budaya korupsi telah menghancurkan berbagai sasaran pembangunan yang dirancang, kerusakan insfrastruktur, buruknya layanan publik. Juga minimnya fasilitas kesehatan adalah muara dari praktek korupsi, jalan yang bisa bertahan 5 tahun hancur dalam 6 bulan, karena uangnya habis dibagi – bagi.

Lalu bagaimana petani kita maju, jika pengadaan bibit telah dikorupsi, subsidi pupuk digelapkan, petani menerima bantuan juga dimanipulasi datanya. Ini terjadi karena budaya fee dan upeti telah mengakar di berbagai proyek pemerintah. Akibanya hampir semua sendi kehidupan masyarakat terganggu karena perilaku ini.

Selanjuntya pengusaha yang aktif diberbagai organisasi sosial ini menambahkan, secara kepartaian aturan main bagi kader yang duduk di legislatif serta kepala daerah tegas diberlakukan. Perilaku korupsi mutlak harus dihindari dan ini menjadi haluan aktivitas kader dalam membawa nama Gerindra.

“Sedikit saja mereka melakukan perbuatan korupsi, sanksinya mereka harus melepas jabatan distruktural partai atau pun amanah yang sedang diembannya baik di dewan bahkan kepala daerah, banyak anggota dewan Gerindra yang kita tarik, karena terbukti memainkan anggaran APBD. Gerindra tegas akan hal ini, karena Gerindra bukan rumah bagi mereka yang mengingkari amanat rakyat,” tukasnya.

(cas/adv)

Sumber: