Delapan PKS Acuhkan Panggilan Pemkab

SENGETI – Delapan dari 13 PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Kabupaten Muarojambi ternyata masuk dalam kategori ‘Bandel’ pasalnya 8 PKS ini mengacuhkan undangan dari Pemkab Muarojambi untuk duduk bersama membahas harga TBS yang dibeli dari masyarakat dan permasalahan lainnya.

            Delapan PKS tersebut ialah PTPN IV yang memiliki 3 PKS, PT. EWF di Kumpe Ulu, PT. BBS di marosebo, PT. BGR di Sungai Gelam, PT. ADS dan PT. Makin di Kecamatan Kumpe Ilir, kedelapan perusahaan ini tidak hadir dalam undangan pemkab dengan alasan yang tidak jelas malah ada yang tidak memberi kabar sama sekali.

            Kadis Kehutanan dan Perkebunan Muarojambi, Drs Budi Hartono, mengungkapkan kekecewaannya terhadap 8 PKS ini yang dirasa tidak mendukung upaya pembangunan dan perekonomian masyarakat Muarojambi. ‘’Saya jelas sangat kecewa dengan ketidak hadiran 8 PKS ini apalagi PTPN IV yang memiliki 3 PKS malah tidak satupun yang hadir, hal ini tentu akan menjadi catatan merah bagi Pemkab untuk 8 PKS tersebut,’’ ujar Budi.

            Budi mengaku 8 PKS ini akan dipanggil ulang oleh Pemkab Muarojambi untuk mengambil solusi atas masalah harga TBS yang sangat rendah saat ini. ‘’Saat rapat tersebut juga ikut hadir Dinas perkebunan Provinsi Jambi, jadi mereka telah sepakat untuk menjadi Fasilisator pertemuan Pemkab dan PTPN nanti, sehingga solusi atas masalah masyarakat dapat dirumuskan,’’ tukasnya.

            Selain itu dari pertemuan yang hanya dihadiri 5 PKS, juga telah diambil keputusan bersama yaitu PKS akan membeli harga TBS dengan harga yang layak. ‘’Kami bersama PKS telah sepakat agar pemilik PKS membeli TBS masyarakat dengan harga yang layak sesuai dengan apa yang telah diputuskan Disbun setiap minggunya. Jika tidak tentu hal ini melanggar kesepakatan yang ada, keputusan selanjutnya Pemkab dan PKS sepakat akan menata ulang sistem tata niaga buah sawit di masyarakat yang selama ini terkenal dengan permainan tengkulak,’’ imbuhnya.

            Sebelumnya Bupati Muarojambi H. Burhanuddin Mahir SH, menyebutkan pihaknya akan mempermudah invenstor jika ingin membangun PKS di Muarojambi. Hal ini dilakukan,  karena dengan bertambahnya PKS di Muarojambi akan terjadi persaingan harga. Untuk di Muarojambi daerah yang masih kekurangan PKS yaitu Kecamatan Sungai Bahar. ‘’Pemerintah tidak mempermasalahkan invenstor yang ingin membangun PKS namun tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit. Asalkan demi kepentingan warga kenapa tidak,’’ tandasnya.

(era)

Sumber: