DPR Setuju BBM Subsidi Ditambah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempunyai pilihan lain selain harus menyetujui permintan pemerintah untuk menambah kuota BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Meski begitu, DPR memberikan catatan keras kepada pemerintah karena ini merupakan permintaan yang kedua dalam setahun.

     \"Setelah mendengar pemaparan pemerintah tentang tambahan kuota 1,23 juta kiloliter (KL), dengan rincian premium 0,5 juta kiloliter dan solar atau bio solar 0,73 juta kiloliter, Komisi VII dapat menyetujui,\" ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon saat membacakan kesimpulan rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemarin.

     Namun, kata Effendi, Komisi VII memberikan catatan keras. Antara lain, DPR meminta pemerintah melakukan audit atas pengadaan dan penyaluran BBM subsidi 2012. Lalu, harus meningkatkan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan meminta pemerintah menerapkan sistem monitoring distribusi BBM bersubsidi secara online sampai ke SPBU. \"Harus bisa diakses secara realtime,\" katanya.

     Hal itu sebagai jaminan agar distribusi BBM subsidi kedepan dapat terjamin akuntablitasnya serta tercipta good dovernance (pengelolaan yang tepat). Selain itu, DPR meminta agar pemerintah tidak lagi meminta tambahan kuota BBM subsidi sepanjang bulan Desember tahun ini. \"Ini permintaan yang terakhir tahun 2012, tidak boleh nambah lagi,\" sebutnya.

     Anggota Komisi VII dari FPKS, Ahmad Riyaldi mengaku bisa mengerti jika melesetnya perhitungan kuota BBM subsidi karena deviasi akibat pertumbuhan sektor otomotif yang tinggi. \"Kalau melesetnya karena deviasi nggak apa-apa, tapi apakah tahun depan akan terjadi lagi seperti ini? Dan tolong jangan dibenturkan, bahwa kalau Komisi VII tidak menyetujui maka akan berlawanan dengan masyarakat,\" tandasnya.

     Soetan Batoegana dari Fraksi Demokrat mengatakan, kalau penambahan kuota BBM itu ditunda-tunda maka bisa didemo masyarakat. Dia tidak ingin terjadi keributan di masyarakat. \"Baru usulan ada Hari Tanpa BBM Subsidi saja sudah ribut, bahkan di Kalimantan Barat sempat terjadi bakar-bakaran. Makanya mau tidak mau (penambahan) ini harus disetujui DPR,\" ujarnya.

     Menteri ESDM Jero Wacik mengaku harus membatalkan pertemuan dengan Presiden untuk bisa \"merayu\" DPR untuk menyetuji penambahan kuota BBM subsidi. \"Saya tadi dipanggil Presiden suruh menghadap pukul 16.00 WIB. Tapi karena saya harus rapat dengan Komisi VII untuk membahas ini, ya saya SMS Presiden mohon ditunda dulu, agak malam saja habis rapat,\" ungkapnya.

     Menurut Jero, hasil rapat dengan Komisi VII DPR ini sangat penting karena kuota premium dan solar akan segera habis. Pihaknya khawatir terjadi keributan. \"Ini 11 Desember 2012 premium sudah habis, 23 Desember solar habis, ini sangat mendesak, demi rakyat. Tapi kalaupun habis, masyarakat tetap bisa kok jalan-jalan karena di SPBU yang non-subsidi masih dijual,\" cetusnya.

     Dia berdalih jebolnya kuota BBM subsidi tahun ini karena berbagai hal. Salah satunya penjualan mobil yang melebihi perkiraan semula. Akibatnya konsumsi BBM juga meningkat cukup tajam. \"Perkiraan semula 940 ribu unit. Tapi hingga Oktober 2012 saja, penjualan sudah mencapai 923.132 unit, di Desember diperkirakan penjualan mobil tembus 1.050.000 unit,\" jelasnya.

     Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku, wacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak menjadi bagian dari rencana pemerintah. \"Tidak ada. Saya harus kasih tahu bahwa sekarang ini kita tidak ada rencana menaikkan harga BBM,\" kata Agus seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (3/12).

     Sebelumnya, ada usulan menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter. Dengan begitu, tahun depan negara bisa menghemat subsidi BBM hingga Rp 70 triliun.

     Menurut Agus, pemerintah tetap mengajukan tambahan kuota BBM subsidi yang usulannya disampaikan ke DPR. Dia mengatakan, pembayarannya akan menggunakan dana talangan dulu dari Pertamina. Sementara pemerintah baru membayar tahun depan lewat APBN Perubahan.

     Dia menegaskan, pemerintah mampu membayar dengan APBN. Bahkan, jika kuotanya di atas 44 juta kiloliter sekalipun. Namun nantinya akan ada audit dulu oleh BPK. \"Dan akan dibayar pemerintah setelah dicantumkan anggarannya dan selesai diaudit BPK,\" terang Agus.

     Yang perlu diperhatikan, lanjut dia, jangan sampai volume menjadi besar karena untuk tahun 2013 yang dianggarkan adalah 46 juta kiloliter. \"Itu nanti bisa melampaui (kuota). Ini yang sedang dibciarakan kementerian ESDM, Pertamina, dan BPH Migas,\" kata mantan dirut Bank Mandiri itu.

Sumber: