DUALISME PSSI

Bentuk Tim Lobi FIFA

       JAKARTA - Segala cara ditempuh pemerintah untuk menghindarkan sepak bola Indonesia dari sanksi FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional). Ketika upaya mendamaikan dua kubu yang berseteru (PSSI dan KPSI) menemui jalan buntu, pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membentuk tim task force yang dipersiapkan untuk berkonsultasi dengan FIFA.

      Agung Laksono, menko Kesra yang menjadi pelaksana tugas (Plt) menpora mengatakan, pembentukan tim task force sangat penting untuk menentukan langkah ke depan. \"Setelah pertemuan konsultasi dengan tokoh sepak bola dan olahraga nasional, kami membentuk tim yang bertugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan di tubuh PSSI,\" katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, kemarin (11/12).

      Tim task force berisi lima orang yang diketuai oleh Rita Subowo, ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Anggotanya adalah mantan Ketua Komite Normalisasi (KN) Agum Gumelar, Ketua KONI Tono Suratman, dan dua wakil dari Menpora, Yuli Mumpuni (Sesmenpora) serta Djoko Pekik Irianto (Deputi IV Kemenpora).

      Tiga tugas yang harus segera dijalankan oleh tim task force adalah konsultasi dengan FIFA dalam upaya untuk menghindari sanksi terhadap Indonesia. Melakukan konsultasi dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan pemerintah menggunakan UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional dan PP nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

      Selanjutnya, melakukan langkah-langkah terhadap organisasi dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk megantisipasi apabila Indonesia diberi sanksi oleh FIFA. \"Tim ini harus mulai bekerja malam ini. Bahkan kalau perlu langsung terbang ke Jepang untuk bertemu FIFA,\" kata Agung.

      Selain melakukan lobi, tugas terpenting tim task force adalah mendapatkan pemahaman dari FIFA mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga tidak lagi terjadi salah tafsir dan tumpang tindih kewenangan  yang nantinya diartikan intervensi. \"Yang dimaksud intervensi ini harus diperjelas. Karena kami kan juga punya undang-undang,\" terangnya.

      Ketua tim Task Force Rita Subowo mengaku sudah bertemu Presiden FIFA Sepp Blater untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang diterima Indonesia. \"Ini langkah antisipasi. Kami sudah berhubungan dengan FIFA, nanti kita lihat bagaimana. Keterlibatan pemerintah juga sejauh mana,\" ucap Rita.

      Anggota tim Task Force Agum Gumelar sudah bersiap lebih jauh untuk mengantisipasi jika pada 14 Desember nanti sidang exco FIFA memutuskan Indonesia disanksi. Tim task force akan bertanya lebih jauh bagaimana cara Indonesia bisa segera terlepas dari sanksi.

      Agum menegaskan, terbentuknya tim task force menegaskan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada siapapun. Bahkan, dalam proses mempertemukan dan mediasi PSSI dan KPSI, pemerintah sudah berusaha maksimal. \"Berpulang kepada mereka. Ternyata mereka tidak bisa bersatu dan tetap ngotot menggelar kongres sendiri-sendiri,\" katanya.

      Belum ada tanggapan dari PSSI terkait pembentukan tim task force. Namun, PSSI sebelumnya sempat mengabaikan pemerintah yang tidak memberikan rekomendasi untuk kongres di Palangkaraya. Di sisi lain, Ketua Umum KPSI La Nyalla Mattaliti menyambut baik terbentuknya tim task force.

\"Dari awal kami tidak ingin keluar dari MoU dan kesepakatan JC. Kami terima Task Force dengan tangan terbuka,\" katanya melalui pesan singkat.

      Jika sanksi FIFA benar-benar turun pada 14 Desember nanti, efek yang dirasakan bukan hanya kepada organisasi PSSI. Kompetisi di Indonesia juga kena getah. Salah satunya adalah eksodus pemain asing.

      CEO Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) Valentine Simanjuntak mengatakan, banyak pemain asing akan eksodus dari kompetisi profesional di Indonesia. \"Sanksi FIFA membuat hubungan Indonesia dengan dunia luar diputus. Otomatis pemain asing disuruh keluar,\" katanya kemarin (11/12).

Sumber: