Polri Masih Hutang 148 Ribu Kasus

JAKARTA - Prestasi Mabes Polri tahun ini masih belum begitu ideal. Korps Bhayangkara masih menunggak sekitar 45 persen dari total laporan masyarakat yang diterima. \"Harus kami akui, masih banyak yang harus dituntaskan,\" ujar Wakabareskrim Polri Irjen Saud Usman Nasution di Jakarta kemarin (26/12).

     Jika dihitung, masih ada 148.847 kasus yang belum berhasil diselesaikan korps baju coklat. Rinciannya, dari 316.500 kasus, perkara yang selesai (P-21) sebanyak 167.653 kasus kejahatan, \"Ini data secara angka ya, soal detail kasusnya besok (hari ini, red) akan kita beber,\" katanya. 

     Secara umum, kasus kejahatan yang ditangani Polri pada tahun 2012 meliputi kasus konvensional 304.835 kasus , kasus transnasional 7.171 kasus , kasus kekayaan negara 3.844 kasus, dan kasus lain 650 kasus. Jumlah ini bisa disebut menurun dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2011, kasus kejahatan yang ditangani Polri sebanyak 347.605 kasus. 

     Mantan Kadivhumas Mabes Polri itu menjelaskan, dari ribuan kasus itu ada sekitar 600 kasus korupsi yang ditangani Polri. \"Kita bisa menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 250 miliar,\" kata Saud.

     Secara terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Sanusi Pane menilai prestasi Polri tidak istimewa tahun ini. \"Tidak ada korupsi besar yang diungkap. Sebaliknya, justru korupsi di institusi Polri diungkap KPK, seperti kasus simulator SIM itu,\" katanya.

     Penulis buku Jangan Bosan Kritik Polisi itu menyebutkan, kasus \"kasus dugaan korupsi lama sejak tahun 2011 masih terkatung-katung. \"Misalnya, soal laporan PPATK terkait rekening jumbo. Menghilang dan tidak jelas penanganannya,\" katanya.

     Aktivis asal Medan itu juga menilai upaya pembenahan internal di korps kepolisian belum berjalan. \"Secara umum rapor Polri tahun ini masih diangka enam, bahkan untuk pemberantasan korupsi angkanya merah,\" kata Neta.

     Pengajar PTIK Dr Bambang Widodo Umar menilai upaya Polri mereformasi diri tahun ini lebih baik. \"Namun, komunikasi dan hubungan dengan lembaga lain masih sangat kurang,\" kata mantan reserse ini.

     Dia mencontohkan, polemik soal penyidik KPK yang ditarik mendadak. Selain itu juga kasus Kompol Novel Baswedan yang sampai menyeret lembaga kepresidenan untuk turun tangan. \"Ini yang harus jadi bahan evaluasi penting di tahun depan, soal koordinasi dan sinergitas, \" katanya.

(rdl)

Sumber: