Pemerataan Guru Kembali Disorot

MUAROJAMBI – Dinas Pendidikan Kabupaten Muarojambi tahun 2013 mendatang akan kembali menyorot masalah pemerataan guru. Sebab, selama ini, pemerataan guru di kabupaten muarojambi masih sangat lemah. Sehingga terjadi kekurangan dan penumpukan guru di beberapa wilayah dan sekolah.

Dikatakan Ulil Amri, Kepala Dinas Pendidikan, jika tahun ini telah dimulai dilakukan pemerataan guru. Dengan penyebaran guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. “Jadi guru yang jumlahnya menumpuk akan kita kurangi dan yang masih kekurangan akan kita tambah. Dengan begini, mudah-mudahan ke depannya tak ada lagi sekolah yang kekurangan guru,” terangnya.

Selain itu, untuk SDM guru, juga akan menjadi perhatian serius dinas pendidikan. “Dari sektor Infrastruktur telah kami buktikan dengan pembangunan rumah dinas. Sementara untuk pilar SDM kami setiap semester mengadakan pelatihan guru baik materi pelajaran maupun administrasi sekolah lainnya dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya,” ujar Ulil lagi. 

Lebih lanjut Ulil mengatakan, bahwa tahun 2013 anggaran pendidikan secara umum telah melampaui amanat UUD yaitu sebesar 30 persen atau senilai Rp 86 miliar. 
Jumlah tersebut, memiliki porsi paling besar dari seluruh instansi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti USB, RKB dan perlenglapan lainnya. Peningkatan infrastruktur di tubuh pendidikan ini, dilakukan agar tak ada lagi keluhan seputar guru. Terutama juga tentang porsi jam belajar guru sertifikasi yang harus sesuai.

Sementara, Ketua DPRD Muarojambi Syahidan Alfajri, mengatakan bahwa untuk bidang pendidikan pihaknya sudah mendapat data kebutuhan RKB, terhitung awal tahun anggaran. Dengan rincian, untuk RKB dialokasikan dana Rp 8,4 miliar, untuk fasilitas sekolah rehap SD, perbaikan ruang guru dan ruang lainnya disiapkan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar. 

Untuk gedung SMP Rp 3,9 miliar, serta untuk gedung SMA dan SMK dianggarkan sebesar Rp 5,4 miliar. secara komulatif RKB maupun rehap menurut ketua DPRD itu, sudah cukup signifikan.

Tahun 2013, dinas pendidikan juga akan membangun 3 gedung kantor KUPPK dengan dana sekitar Rp 2,6 miliar, optimalisasi lahan Rp 1,5 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, DPRD berharap, persoalan seputar pendidikan di kabupaten muarojambi akan segera berkurang atau bahkan terselesaikan. 

“Kita menginginkan, masalah seputar pendidikan yang ada, bisa setidaknya berkurang. Jadi tak ada lagi siswa yang belajar di rumah guru, kantor ataupun WC,” sebutnya.

 (iis)

Sumber: