Izin Operasional Terancam Dicabut

JAMBI- Sebanyak 4 Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah di Provinsi Jambi belum terakreditasi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Andi Pada melalui Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Kaswendi, menyebutkan, 4 RS tersebut ada di beberapa daerah dalam Provinsi Jambi.

“Sekarang ini, rumah sakit pemerintah yang belum terakreditasi yaitu RS Daud Arif di Tanjab Barat, RS Nurdin Hamzah di Tanjabtim, RS Sulthan Thaha di Tebo dan RS Khatib Quzwain  Sarolangun,’’ bebernya.

Ditanya, apa sanksi yang akan diberikan jika hingga 2014 mendatang beberapa RS itu belum terakreditasi? Dirinya mengatakan, RS tersebut terancam dicabut izin operasionalnya. “Target akreditasi untuk semua, baik RS pemerintah atau swasta sama semua 2014 harus terakreditasi. Kalau tidak, sanksinya bisa sampai pencabutan izin. Karena ini undang-undang pasti ada sanksi. Alasan saya tidak tahu itu tak ada lagi istilahnya di Undang-undang,” tegasnya. 

Pihaknya, sambung Kaswendi memprioritaskan RS pemerintah untuk diakreditasikan. Disamping juga membina RS Swasta yang ada di Provinsi. “Kalau yang swasta memang dibina, namun diharapkan mereka mandiri menuju akreditasi itu. Termasuk rumah sakit pemerintah RS Bratanata dan RS Bhayangkara sudah teakreditasi,” ujarnya.

Diharapkannya, pada tahun 2014 mendatang, semua RS di Provinsi Jambi terakreditasi. Namun, untuk mencapai akreditasi saat ini, katanya, butuh persiapan yang lebih matang daripada sebelumnya.

“Masalahnya sekarang terakreditasi itu standar baru. Ini perlu persiapan lebih baik, karena akreditasi baru mengacu kepada standar internasional,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kaswendi memastikan, jika RS belum terakreditasi, maka dipastikan pelayanan RS tersebut tidak sesuai dengan standar kesehatan yang seharusnya. Disebutkannya, saat ini, ada beberapa RS swasta yang  ada di Provinsi Jambi, belum terakreditasi.

Dirinya mengatakan, untuk mencapai akreditasi, tak harus mempunyai fasilitas dan alat yang mewah. Keutamaan dari akreditasi adalah pelayanan yang tentunya sudah terstandar. “Walau alatnya tak mahal, namun bagaimana melayani dan mengantisipasi masyarakat itu yang utama. Sebab, jika terakreditasi, pasti masyarakat bisa mengukur sesuai standar atau tidak pelayanannya di RS tersebut,” ungkapnya.

(wsn)

Sumber: