Pembatasan Gagal, Harga BBM Naik

JAKARTA - Tahun ini masyarakat harus bersiap menghadapi perubahan signifikan dalam kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah sudah menetapkan pilihan, pembatasan konsumsi atau kenaikan harga.

       Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, membengkaknya anggaran subsidi BBM pada 2012 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Karena itu, program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi harus dijalankan mulai tahun ini. \"Jika (pembatasan) itu tidak jalan, harus ada penyesuaian (kenaikan) harga,\" ujarnya dalam acara laporan realisasi APBN-P 2012 di Kementerian Keuangan kemarin (7/1).

       Data menunjukkan, sepanjang tahun lalu realisasi belanja subsidi BBM mencapai Rp 211,9 triliun atau 154 persen dari pagu anggaran yang dipatok Rp 137,4 triliun. Adapun realisasi belanja subsidi listrik tercatat Rp 94,6 triliun atau 145 persen dari pagu anggaran Rp 65,0 triliun. Dengan begitu, total belanja subsidi energi mencapai Rp 306,5 triliun atau 151 persen dari pagu anggaran Rp 202,4 triliun.

       Menurut Agus, kenaikan harga BBM bersubsidi terpaksa diambil untuk menjaga postur APBN agar tidak terlalu terbebani oleh subsidi. \"Sebab, kalau masih seperti ini (konsumsi tinggi) akan membahayakan kesehatan fiskal kita. Itu tidak boleh terjadi,\" katanya.

       Mantan Dirut Bank Mandiri itu mengakui, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan memicu gejolak di masyarakat. Karena itu, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan kajian tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial, termasuk dampaknya pada angka kemiskinan. Misalnya, terkait alokasi penghematan subsidi untuk program pengentasan kemiskinan maupun pengembangan infrastruktur transportasi publik.

        \"Jika (harga) BBM (bersubsidi) naik pada 2013, dampaknya memang bisa terjadi inflasi, tetapi hanya sesaat. Namun pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi akan membaik, inflasi membaik, dan fiskal pun sehat,\" jelasnya.

        Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara akan benar-benar menuntut komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. \"Target penghematan harus jelas,\" ujarnya.

        Sebab, lanjut dia, melihat realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang pada 2012 mencapai 45 juta kiloliter (kl) dan melihat pertumbuhan jumlah kendaraan, maka kuota untuk 2013 yang ditetapkan 46 juta kl sudah pasti akan terlampaui. Karena itu, kalau tidak dilakukan pembatasan konsumsi, subsidi dipastikan akan membengkak seperti 2012. \"Sebab, selama ini ada janji pengendalian (dari Kementerian ESDM) bisa menghemat sekian juta kiloliter, tapi tidak ada realisasinya,\" katanya.

        Untuk itu, Kementerian Keuangan akan meminta komitmen target pengendalian konsumsi BBM bersubsidi untuk dijadikan sebagai indikator. Jika target itu tidak terpenuhi, kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan. Apalagi, pemerintah sudah mengantongi lampu hijau dari DPR untuk menaikkan harga.

(owi/oki)

Sumber: