Masalah Aset Terus Berlanjut

SUNGAIPENUH - Permasalahan penyerahan aset dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kerinci ke Pemerintah Kota (Pemkot) Sungaipenuh sampai saat ini belum juga selesai. Padahal November 2013 nanti adalah batas penyerahan aset.

Walikota Sungaipenuh, Asafri Jaya Bakri (AJB) saat ditemui diruangannya Selasa (15/1) kemarin mengatakan, proses penyerahan aset dari Pemkab Kerinci ke Pemkot Sungaipenuh masih dalam perundingan yang difasilitasi oleh Gubernur Jambi.

“Kita tetap pada komitmen saat pertemuan dengan Gubernur. Permasalahan aset akan diselesaikan melalui perundingan yang difasilitasi oleh Gubernur. Fasilitasi oleh Gubernur itu sesuai dengan petunjuk UU nomor 25 tahun 2008 tentang birokrasi Kota Sungaipenuh, bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, maka Gubernur Wajib memfasilitasi untuk penyelesaiannya,” terangnya.

Menurutnya sampai saat ini aset berupa fasilitas sosial dan umum, seperti perkantoran, perusahaan daerah atau aset produktif dan tidak produktif baru diserahkan secara administrasi saja, tapi secara hukum belum ada.

“Aset yang dipakai Pemkot Sungaipenuh seperti puskesmas, SD dan sejenisnya sekarang masih pinjam pakai, belum ada penyerahan aset secara hukum,” ungkapnya.

Dikatakannya, implikasi dari belum diserahkannya aset ke Pemkot Sungaipenuh adalah Pemkot tidak bisa merenovasi aset secara besar-besaran, karena masih tercatat sebagai aset Pemkab Kerinci. “Kalau direnovasi besar-besaran bisa jadi temuan,” ujarnya.  

Sementara pihak Pemkab Kerinci kata AJB terkesan membiarkan aset. “Aset seperti Pasar Tanjung Bajure, Plaza tidak diperbaiki,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, waktu penyerahan aset dari tahun 2008 sampai 2013. Dan November 2013 ini batas waktu penyerahan aset.

“Terasa berat jika dilakukan penyerahan aset sekaligus tahun 2013 ini, karena tidak diserahkan secara bertahap. Seharusnya diserahkan dari dulu, kalau masih ingin menggunakan, Pemkot Sungaipenuh bisa memberikan pinjam pakai ke Pemkab Kerinci,” tandasnya.

Sekaran pihaknya masih menunggu perkembangan penyelesaian dengan difasilitasi Gubernur. “Kita optimis Gubernur dapat menyelesaikan dengan baik,” pungkasnya.

(dik)

Sumber: