Seluruh SKPD Belum Sadar Pajak

SENGETI- Bupati Muarojambi, H Burhanuddin Mahir SH, mengeluarkan pernyataan tegas kepada seluruh kepala SKPD di Pemkab Muarojambi yang dinilainya sama sekali belum memiliki kesadaran penuh untuk menbayar pajak.

‘’Seluruh SKPD di Muarojambi saat ini belum sadar atas kewajibannya membayar pajak daerah. padahal seluruh SKPD ini memiliki aset atau usaha di Muarojambi, bagaimana akan memberi contoh pada masyarakat jika interen kita saja banyak yang tidak sadar, jika ada ketahuan oleh saya kepala SKPD yang enggan membayar pajak daerah maka saya akan copot jabatannya segera,’’ janji bupati saat rapat paripurna di DPRD Muarojambi, kemarin.

            Bupati juga meminta kepada pihak Dispenda Muarojambi untuk melakukan pendataan atas harta kekayaan pejabat Muarojambi, sehingga dapat dilihat harta mana yang akan dikenakan pajak dan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh para kepala SKPD tersebut. ‘’Kadispenda saya instruksikan untuk mendata harta kekayaan pejabat Muarojambi, jika ada harta yang diharuskan kena pajak daerah maka harus segera dibayar jika tidak maka akan saya copot jabatannya,’’ ancamnya.

Bupati memaparkan saat ini di Muarojambi ada sebanyak 106.000 wajib pajak PBB P2, namun yang merupakan wajib pajak aktif hanya sebanyak 60 ribu orang selebihnya belum tertagih karena beragam alasan, jika sisa ini segera dikejar maka PAD Muarojambi akan mencapai Rp 30 M. ‘’Jika Dispenda dapat mengejar wajib pajak yang pasif tersebut maka saya akan memberikan apresiasi yang tinggi, untuk itu dimulai dari seluruh kepala SKPD yang saat ini saja sangat malas membayar kewajiban mereka,’’ terang bupati.

Selain itu, PAD dari PBB P2 akan maksimal jika adanya verifikasi ulang terkait NJOP dan besaran pajak yang harus disetor sebab saat ini dinilai sudang sangat tidak relevan dan dinilai terlalu kecil. ‘’Sebagai contoh rumah pejabt Muarojambi yang dinilai cukup megah hanya dikenakan pajak sebesar 5 ribu rupiah. Hal ini tidak relevan, jadi perlu verifikasi ulang jika ingin meraih hasil maksimal, malah ada rumah pejabat yang belum memiliki atau menerima Tagihan PBB dari daerah, tentu hal ini sangat saya sayangkan,’’ tandas bupati.

(era)

 

Sumber: