Disentil SBY, Ical Malas Komentar

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyentil permasalahan lumpur Lapindo. Hanya saja kali ini lebih berkaitan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi, yakni luapan lumpur akibat tingginya curah hujan.

      \"Untuk kawasan lumpur sidoarjo juga diawasi, diamat-amati, jangan sampai dengan curah hujan yang tinggi menimbulkan luapan yang baru,\" kata SBY saat membuka sidang kabinet paripurna lanjutan dengan agenda evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 di Kantor Presiden, kemarin (18/2).

      Awalnya, Presiden mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa Indonesia belum aman. Dia mencontohkan Manado yang diterjang banjir dan longsor dengan korban tewas lebih dari 10. Bencana serupa juga terjadi di Bonjonegoro dan Jambi. Usai itu, SBY ternyata juga meminta BNPB untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap kawasan lumpur Lapindo.

      \"Saya tahu BNPB juga telah bekerja. Namun kita juga harus menjaga dan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi jatuhnya korban yang tidak perlu,\" tegas SBY.

      Saat membuka sidang kabinet paripurna pada 14 Februari lalu, SBY bahkan menohok langsung Lapindo. SBY mengaku telah mendapatkan laporan bahwa Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp 800 miliar kepada warga yang menjadi korban lumpur.

      Pernyataan SBY itu sempat membuat panas telinga kalangan elit Partai Golkar. Maklum saja, persoalan Lapindo berhubungan erat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga bos Bakrie Group.

      Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie tidak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan terkait statemen SBY itu. Menurut dia, dirinya sudah memberikan mandat kepada juru bicara keluarganya untuk menyampaikan respon pada pekan lalu. \"Kan sudah ditanggapi pak Mara (Lalu Mara Satriawangsa, red),\" ujarnya di gedung parlemen, Jakarta.

      Ical \"sapaan akrab Aburizal- juga menilai pernyataan Presiden itu wajar. Sebagai kepala negara, SBY memiliki hak untuk menyampaikan apapun. \"Kita melihat positif saja. Bukan soal politik,\" tandasnya.

      Saat diminta komentarnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memastikan tak ada motivasi politik tersembunyi SBY dengan mem-blow up persoalan Lapindo. Terutama terhadap Partai Golkar dan Aburizal Bakrie. \"Saya tidak melihat ini ada tujuan politis. Semata-mata untuk mengingatkan kita semua. Saya kira bagus sekali,\" kata Menko Kesejahteraan Rakyat, itu, usai mengikuti rapat kabinet.

      Menurut Agung, dalam rapat sebelumnya SBY juga mengingatkan pentingnya menjaga kekuatan tanggul-tanggul. Apalagi, akhir-akhir ini banyak bencana banjir dan longsor dipicu oleh jebolnya tanggul. Terendamnya kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu juga akibat jebolnya tanggul di sisi Jalan Latuharhary.

      \"Citarum juga seperti itu, Bengawan Solo. Termasuk juga di dalamnya Lapindo,\" kata Agung.

      Agung justru mengapresiasi SBY yang telah memberi warning kepada Lapindo mengenai tunggakan Rp 800 miliar kepada korban lumpur di Sidoarjo. \"Itu peringatan yang sangat baik dari presiden, karena memang sudah cukup lama. Apalagi warga umumnya golongan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah,\" ujarnya.

      Meski begitu, dia juga mengingatkan Lapindo telah melakuan pembayaran lebih dari Rp 3 triliun. \"Hanya di penghujung ini mengalami sedikit gangguan. Saya sudah dapat informasi lapindo akan segera menyelesaikannya,\" tambah Agung. Dia berharap Lapindo bisa menuntaskannya sebelum akhir tahun ini. \"Kalau tidak selesai, kurang menguntungkan juga buat pihak Lapindo,\" katanya.

(pri/bay)

Sumber: