Perlu Ada Kajian Mendalam

Tangani Bencana di Provinsi Jambi

JAMBI- Banjir merupakan salah satu bencana yang harus ditangani dengan serius. Hal ini disampaikan langsung oleh Tris Raditian, Kepala Subbid Penanganan Bencana, Dirjen Sumber Daya Air, Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementrian PU.

Dikatakannya dalam kegiatan ‘fasilitasi upaya penanganan banjir, kekeringan dan tanah longsor’ kemarin, banjir ini merata dan meluas. “Ini persoalan serius. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan rencana ini, timbul konsep dari pembahasan ini yang menjadi merencanakan yang lebih riil untuk penanggulangan bencana,” sebutnya.

 Salah satunya, menurut Tris, perlu ada kajian mendalam untuk mengupayakan penanggulangan bencana banjir. Seperti tanggul di sungai yang biasanya tak pernah meluap, berarti tanggul harus ditinggikan lagi. “Banjir bukan hanya di Jambi. Memang bencana banjir saat ini diluar rencana penanggulangan. Nah, makanya penanganan bencana banjir ke depan harus lebih fokus. Perbaikan sistim ini harus dilakukan secara konperhensif,” sebutnya.

Apalagi, katanya, di Provinsi Jambi, bencana banjir sudah masuk fase siaga. “Kalau ada tanggul jebol, harus ada tindakan darurat, menyiapkan karung pasir (bronjong, red) untuk membendung. Kekurangan alat juga dibantu,” katanya.

Dikatakannya, pencegahan dapat dilakukan dengan mendata semua kejadian saat ini. “Misalnya sungai meluap yang biasanya tak meluap harus dikaji, apa peyebabnya. Termasuk juga normalisasi sungai, karena banyak sendimen sungai yang tinggi membuat pendangkalan,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, Bambang Hidayah, hingga saat ini, baru 2 daerah yang melapor kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI untuk meminjam alat evakuasi banjir. Disamping itu, dalam bencana banjir kali ini, dia mengaku pihaknya sudah membuka posko darurat. “Kalau membutuhkan alat seperti perahu karet, speed boat atau bahan banjiran lain akan dibantu. Sejauh ini, baru BPBD Muaro Jambi dan Kota Jambi yang sudah mengajukan pinjaman perahu karet sudah disiapkan dan diberikan,” katanya.

Penanganan banjir saat ini, katanya, masih bersifat insidentil dan belum tersistim. “Karena penanggulangan banjir belum menjadi satu kesatuan,” ujarnya.

Sementara untuk penanganan banjir di Kota Jambi, diterangkannya, baru tahun ini pihaknya melakukan penanganan banjir seperti Jambi fload kontrol. “Sekarang sedang proses izin prisnsip, mungkin akan selesai dalam sebulan. Dan tahun ini akan ada alokasi sebesar Rp 400 miliar dalam 4 tahun,” ujarnya.

Jambi fload kontrol ini, katanya lagi, harus disinergikan dengan drainase di kota. “Kita akan lakukan normalisasi sungai kecil, lalu air nantinya ditampung di kolam retensi atau danau. Dan itu harus terkendali,” jelasnya.

“Nantinya, air di kolam retensi atau danau itu akan dibuang ke sungai melalui pintu air. Sementara ini mau dibuat 5 pintu air. Di danau teluk sudah ada pintu air. Namun belum dilengkapi dengan pompa air. Mekanismenya, kalau air naik, pintu air kita tutup. Air ditampung disana, kalau hujan lokal bisa ditampung disana. Kalau air sungai naik ditutup berarti pompa yang bekerja,” ujarnya.

Disebutkannya, program ini baru khusus dilaksanakan untuk di Kota Jambi. “Ini khusus baru di wilayah Kota Jambi. Pengerukan sungai belum dilakukan. Insya Allah selesai 2017 dan dimulai dari tahun ini,” pungkasnya.

(wsn)

Sumber: