UKM Dominasi Ekonomi Indonesia

97 Persen Pelaku Usaha dari UKM

JAMBI- Perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Nurdin Halid, Ketua  Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pusat menyebutkan,  perekonomian Indonesia, sebesar 97 persen didominasi oleh pelaku ekonomi dari UKM. Sementara 3 persen lainnya, baru dikuasai oleh pengusaha besar.

                Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jambi, di rumah dinas Gubernur, kemarin. “Di Indonesia, 97 persen pelaku ekonomi itu dari UKM dan 3 persen lainnya baru pengusaha besar. Sementara perannya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 51 persen dari UKM, dan 49 persen pengusaha besar,” sebutnya.

                Dijelaskannya, silaturahmi yang dilakukannya kemarin dengan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dalam rangka untuk melakukan koordinasi atas lahirnya Undang-undang koperasi yang baru nomor 17 tahun 2012 mengenai fungsi dekopin . “Jadi Gubernur adalah sebagai pemerintah dan Dekopin sebagai mitra dalam membangun dan menggerakkan koperasi di daerah,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, sangat memberikan apresiasi kepada Gubernur Jambi atas tantangan yang diberikan Gubernur kepada Dekopinwil Jambi untuk penyaluran pupuk sebagai kebutuhan mendasar bagi patani yang dilakukan oleh koperasi. “Ini vital karena pupuk adalah kebutuhan utama masyarakat terutama petani untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Menurut predisen, Susilo Bambang Yudhoyono, sambungnya, koperasi bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, koperasi bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil. “Koperasi akan mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan,” jelasnya.

Akan tetapi, dalam era saat ini, menurut dia, ada ketidak adilan perlakuan yang diberikan kepada koperasi.  “Ada ketidak adilan dalam pemberlakukan seluruh pelaku ekonomi usaha termasuk koperasi. Dalam Undang-undang yang baru ini, ada aturan perlindungan terhadap koperasi. Jadi, Gubernur bisa mengatur usaha yang boleh dilakukan dalam koperasi ini,” ujarnya.

Disebutkannya, untuk menggerakkan organisasi dekopinwil, pihaknya menyiapkan bantuan melalui APBN sejak tahun 2009 lalu. Walau sifatnya hanya stimulan. “Jadi ke depan harapannya, peran dekopin ini bisa bergerak dinamis sehingga bisa ada anggaran dari APBD juga,” jelasnya.

Pada tahun 2012 lalu, sambungnya, anggaran yang dialokasikan dari APBN senilai Rp 300 juta dan nilai itu setiap tahun terus meningkat. “Mudah-mudahan 2013 akan bertambah dan ini akan dirapatkan di Rakernas dalam waktu dekat,” tukasnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dikonfirmasi dalam kesempatan yang sama menyatakan, pemerintah mendukung spenuhnya soal pembiayaan untuk dekopinwil. “Saya menjamin, insyallah dalam APBD yang akan datang akan mendukung program dekopinwil dan akan dianggarkan,” jelasnya.

HBA juga menantang koperasi untuk mampu menyalurkan pupuk bersubsidi. “Selama ini kita mengharapkan peran koperasi yang besar untuk mengatur masalah pupuk ini. Saya tantang dekopinwil untuk mengatur pupuk di tingkat petani dalam peranan mengajak petani menyusun proposal untuk memenuhi kebutuhan pupuk di tingkat petani dan kita harapkan peran koperasi dan dekopinwil yang bertanggung jawab,” tandasnya.

(wsn)

Sumber: