Banyak Daerah Belum Melapor

Terkait Kerugian Paska Banjir

JAMBI- Hingga saat ini, masih banyak daerah yang belum memberikan laporan tentang kerugian yang diderita akibat banjir yang terjadi beberapa pekan lalu. Zubaidi AR, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, kepada harian ini, kemarin menerangkan, pihaknya telah menyurati Kabupaten dan Kota.

                “Kita sudah minta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menginventarisir kerugian materil dan juga kerusakan atau infrastruktur seperti jalan. Selain itu soal sarana sosial, fasilitas umum dan berbagai kerugian lainnya. Namun banyak daerah yang belum melaporkan,” katanya.

Dirinya juga meminta pemerintah Kabupaten dan Kota untuk tidak melakukan manipulasi data jumlah kerugian yang diderita di daerahnya. Sebab, BNPB pusat akan melakukan pengecekan langsung ke daerah yang dimaksud sebelum diberikan bantuan.

Jika ditemukan adanya permainan data, maka daerah terancam tidak akan mendapatkan bantuan. “Jangan ada manipulasi data. Kalau data akurat, kita bisa usulkan langsung ke pusat untuk memprogramkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bagi yang kerusakan kondisi kedaruratan, kita minta BNPB mengalokasi kegiatan kondisi tanggap darurat,” jelasny.

Dikatakannya juga, BNPB tak memberikan bantuan sepenuhnya seperti data yang diberikan daerah mengenai kerusakan. “BNPB akan melakukan verifikasi data. Dia akan mengecek apakah data itu riil atau tidak. Setelah itu, BNPB akan melaksanakan kegiatan program sesuai yang mereka dapatkan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, daerah harus juga menganggarkan perbaikan infrastruktur yang rusak di daerahnya melalui APBD masing-masing. Pasalnya, BNPB kemungkinan besar tidak akan memenuhi semua kerusakan yang ada di daerah. “Pusat tak akan bantu semuanya, akan ada pemilahan mana yang akan dibantu. Apalagi banjir tak banyak merusak fasilitas umum. Yang banyak itu jalan, namun tak seluruhnya. Maka,  pemerintah kabupaten dan kota harus mengalokasikan dana untuk memperbaiki sarana juga apabila tak dibantu pusat,” terangnya.

“Makanya juga kita mendorong BNPB pusat untuk segera memberikan kejelasan mana yang akan dibantu diprogramkan agar cepat diberi tahu. Sehingga bisa dianggarkan daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga saat ini tercatat hampir tiga ribu hektar lahan pertanian di Provinsi Jambi rusak akibat terkena banjir. Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Provinsi Jambi, Amrin Aziz membenarkan hal tersebut. “Sampai saat ini tepatnya sudah 2700 Hektar (Ha) lahan pertanian rusak akibat terkena banjir, sebgian gagal panen,” ungkapnya.

Menurut dia, tercatat sekitar 600 hektar dipastikan gagal panen (puso, red) akibat banjir tersebut. Namun persoalan ini sudah dilaporkan ke pusat. “Yang dilaporkan gagal panen 600 Ha,” ujarnya.

Jika dihitung kerugian yang diderita petani cukup besar. Setidaknya jika per hektar menghasilkan 4 ton, maka kerugian hasil pertanian mencapai 10. 800 ton. Namun demikian, para petani tetap akan mendapatkan bantuan. Ia meminta, pihak kabupaten mendata dan petani melaporkan lahan pertanian yang rusak akibat banjir. “Jika lahan yang rusak masih berupa benih berumur dua minggu, maka akan dibantu benih,” katanya.

Sementara jika lahan pertanian itu sudah hampir menghasilkan, maka akan diganti kerugian. Per hektar sekitar Rp 3 juta. “Datanya masih di verivikasi pusat, nanti jika sudah selesai dananya akan ditransfer ke rekening kelompok petani, silahkan mereka gunakan untuk beli benih atau lainnya,” tegasnya.

Menurut dia, memang ada kekhawatiran produksi pertanian Jambi akan terganggu akibat masalah ini. Namun pihaknya sudah antisipasi hal tersebut dengan mencetak lahan pertanian baru di kawasan yang lebih tinggi, Seperti Merangin, Kerinci dan daerah lain yang tidak terkena banjir.

(wsn)

Sumber: