Gerindra : Wujudkan Keadilan Pembangunan Daerah

JAMBI - Dinamika pembangunan nasional pasca reformasi 1998 membawa arah baru ditata kenegaraan Indonesia. Hal ini ditandai lahirnya Undang – Undang otonomi daerah yang bertujuan, agar distribusi wewenang dan sumber daya secara lebih adil dan merata.

Sebagai langkah pintu awal pendelegasian wewenang, Undang – Undang ini berhasil membuat pijakan pembangunan yang lebih merata sesuai dengan potensi daerah. Karena ada proporsi perencanaan secara mandiri serta anggaran yang lebih besar untuk dikelola daerah.

Tetapi setelah berjalan lebih dari satu dasawarsa, otonomi daerah justru melahirkan ketimpangan ditingkat local karena makin  menjauhkan masyarakat pembangunan yang adil. Pasca berlakunya UU tersebut alokasi anggaran di kabupaten/kota ditanah air banyak yang tidak pro rakyat dan tak menyentuh kepentingan rakyat.

 APBD yang semestinya digunakan untuk merangsang kreatifitas dan SDM local, justru beralih pada belanja pegawai dan program popular yang kurang bersentuh pada masyarakat.

Pola pembangunan yang lebih terkonsentrasi program populis dan tak pro rakyat inilah yang menjadikan otonomi daerah bergeser dari sasaran awal untuk pemerataan dan keadilan. Program pembangunan dijadikan ajang transaksi antara penguasa dan pengusaha. Praktik kolusi maupun intervensi pada perencanaan program pembangunan telah melahirkan program pencitraan yang tidak berdampak pada roda ekonomi masyarakat.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, MM praktek pembangunan yang seperti inilah yang ditentang H. Prabowo Subianto sebagai calon presiden Partai Gerindra. Selaku partai yang mengedepankan keadilan social, pembangunan semestinya bisa mengangkat harkat martabat semua golongan.

Alokasi APBD diarahkan pada pengentasan kemiskinan, pengangguran dan masalah kesehatan, selain itu alokasi lahan pertanian bagi masyarakat mesti diperhatikan.

“Jangan semuanya diberi kepemilik modal, dana apbd harus diprogram untuk melayani kepentingan masyarakat. Maka kedepan Partai Gerindra menghimbau perencanaan program mesti berbasis pada kebutuhan masyarakat dan daerah, bantu mereka modal, bantu mereka lahan, bibit dan pupuk, jangan menghamburkan uang daerah hanya untuk beli mobil dinas, uang study banding, serta proyek pencitraan yang kurang perlu. Karena bagi Partai Gerindra ABPD merupakan uang rakyat maka harus dialokasikan secara adil merata bagi semua golongan,” katanya.

(cas/adv)

Sumber: