Kadinkes Tak Ngerti Permenkes

 

MUARA BULIAN - Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Haflin, mengaku tidak tahu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar kompetensi pejabat struktural kesehatan Menteri Kesehatan RI.

Ia hanya mengetahui tentang kompetensi untuk Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Kompetensi Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian, Pasal 21 ayat (1) sangat jelas dibunyikan Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana Kesehatan, Haflin sama sekali tidak mengetahui.

“Kalau Permenkes RI yang mengatur untuk kompetensi Kasi dan Kasubbag harus berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan saya tidak tahu, yang saya tahu hanya kompetensi untuk kepala dinas,” jawab Haflin.

Akan tetapi Haflin mengakui kebenaran dua bawahannya yang kini menjabat sebagai Kasi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, tanpa latar belakang pendidikan sarjana kesehatan. “Saya tidak tahu sama sekali, mereka dilantik bukan usulan saya, soalnya pelantikan mereka bersamaan dengan saya,” kilah pria yang merupakan mantan Kadinkes Kabupaten Tebo.

Terpisah, Sofyan yang dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan bahwa jabatan yang melekat pada dirinya tidak menyalahi aturan. “Saya memang tamatan SMA, namun menurut saya tidak ada masalah dengan jabatan yang saya duduki, saya juga kan dilantik oleh Bupati,” kata Sofyan.

Sofyan menambahkan, jabatan yang di dudukinya saat ini merupakan usulan dari tim pemenangan pasangan Fattah-Sinwan. Kalaupun nantinya harus diganti karena permasalahan latar belakang pendidikan, dirinya menyatakan siap dan legowo. “Saya siap diganti, dan saya akan legowo,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan H. Sudirman yang menyatakan siap apabila harus diganti jika permasalahan latar belakang pendidikan berdasarkan Permekes harus sarjana kesehatan. “Walaupun saya tidak sarjana kesehatan (S1), namun saya memiliki ijazah D1 keperawatan,” tutupnya.  

(sal/be-jenn)

Sumber: