Siaran Pers No.15/5/DPSHM/Jb

Pokjanas TPID Evaluasi FKPI Provinsi Jambi

Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) yang terdiri atas Bank Indonesia Pusat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri serta Prof. Bustanul Arifin melakukan kunjungan ke Jambi dalam rangka mengevaluasi kinerja Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Provinsi Jambi pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di kantor Gubernur Provinsi Jambi. “Inflasi Jambi tahun 2012 sebesar 4,22%, berada dalam range sasaran inflasi nasional 4,5% ± 1, serta di bawah inflasi nasional 4,30%. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui program-program pengendalian inflasi yang telah dilakukan provinsi Jambi untuk mencapai angka tersebut”, demikian disampaikan oleh Arief Hartawan, ketua rombongan dari Pokjanas TPID dari Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Kantor Pusat Bank Indonesia.

“Selama tahun 2012, FKPI Jambi telah melakukan beberapa program pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi yang dilakukan bersifat jangka pendek melalui inspeksi pasar dan operasi pasar maupun jangka panjang dengan penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan kampung pangan terpadu serta pengembangan sentra produksi pertanian terutama holtikultura,” demikian disampaikan Haviz Husaini, Asisten II Setda Provinsi Jambi selaku ketua tim kebijakan FKPI Provinsi Jambi.

Sebagai informasi saat ini telah dibentuk TPID Provinsi Jambi dan Kota Jambi serta untuk memperkuat komitmen pengendalian inflasi, akan dibentuk TPID di kabupaten/kota. “Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi antar instansi, dan SKPD. Untuk itu, pada tahun 2013 ini, kami mengupayakan untuk menyelenggarakan rapat TPID bulanan secara rutin setelah angka inflasi dirilis oleh BPS,” lanjut Poltak Sitanggang, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi.

“Namun demikian, usaha pengendalian tersebut juga memiliki beberapa tantangan, salah satunya dalam pengembangan produktivitas pertanian di Jambi. Selama ini, masyarakat belum menjadikan pertanian sebagai suatu profesi, baru sebagai pekerjaan sampingan. Pertanian dianggap belum merupakan sebuah bisnis sehingga produktivitas masih terbatas,” ungkap Amrin Azis, Kadisperta Provinsi Jambi. Dalam acara tersebut, dilakukan juga diskusi tanya jawab mengenai teknis pengendalian inflasi di Jambi beserta tantangan yang dihadapi.

Pada kesempatan tersebut, Tim Pokjanas dan Prof Bustanul Arifin juga berkenan berbagi informasi mengenai pelaksanaan TPID di daerah lainnya dan juga memberikan masukan yang berguna dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang terjadi. Ke depannya ada beberapa hal yang masih menjadi PR bagi FKPI provinsi Jambi: 1.) Pengawasan terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan rekomendasi 2.) Penyediaan data produksi dan konsumsi bahan makanan di Jambi serta pemetaan jalur distribusi produksi.

Sumber: