Demokrat Pertahankan Loyalis Anas

 JAKARTA- Masa pengajuan daftar caleg sementara (DCS) mendekati batas akhir. Namun, hingga kini Partai Demokrat (PD) tak kunjung menyusun pengurus tetap. Belakangan, malah tersiar rencana merombak kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP).

 Ketua Harian PD Syarif Hasan membantah bahwa perombakan kepengurusan DPP membawa misi untuk menyingkirkan loyalis Anas Urbaningrum. \"Bukan perombakan, pelengkap melengkapi. Kami melengkapi,\" jelas Syarif saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (4/4).

 Syarif menuturkan, akan ada penambahan pengurus dalam internal PD. Pertambahan tersebut bisa diambil dari para pengurus pusat maupun daerah, bahkan memungkinkan dari majelis tinggi (MT). \"Beberapa dari majelis tinggi dan daerah juga,\" ujarnya.

 Namun, Syarif belum bisa mengungkapkan nama-nama pengurus baru PD. Dia hanya menyatakan, hingga saat ini tim formatur yang dipimpin Ketum PD masih membahas pertambahan pengurus. \"Sedang digarap formatur. Insya Allah, minggu depan diumumkan,\" tuturnya.

 Syarif juga menegaskan, begitu susunan pengurus baru terbentuk, pihaknya akan segera mengirimkan laporannya ke Kemenkum HAM. Juga, mengirimkan laporan terkait dengan AD/ART partai. \"Oh iya dong (akan segera diserahkan). Begitu selesai semua diserahkan, berikut AD/ART yang disinkronkan,\" tegasnya.

 Saat ditanya soal kabar bergabungnya Yenny Wahid ke PD, Syarif yang juga menjabat sebagai Menkop UKM tersebut enggan menjawab. Dia hanya mengatakan, partainya tidak pernah menutup tali silaturahmi dengan pihak mana saja. \"Ya kita silaturahmi, kita lihat saja nanti,\" imbuh dia.

 Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa nama baru beredar. Termasuk, nama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf. Dia dikabarkan bakal diproyeksi menjabat sebagai Wasekjen.

 Wakil Ketua Umum DPP PD Max Sopacua juga memastikan, tidak ada penggusuran pengurus di struktur DPP. Seperti halnya Syarif, salah seorang anggota formatur itu menyatakan sebagaimana yang telah disampaikan Ketua Majelis Tinggi SBY bahwa hanya akan ada penambahan jabatan yang dibutuhkan. \"Atau, pengisian jabatan-jabatan yang kosong saja,\" kata Max.

 Dia kembali mengingatkan bahwa KLB di Bali beberapa waktu lalu dimaksudkan untuk mengisi jabatan ketua umum DPP yang kosong saja. Hal itu terkait dengan prasyarat pengajuan DCS ke KPU. \"Jadi itu saja, bukan dalam rangka gusur-menggusur,\" imbuh salah seorang anggota formatur yang telah ditunjuk SBY tersebut.

(ken/dyn/c7/agm)

Sumber: