M Nuh Jamin UN SMP Serempak

   Nuh optimis, hari ini UN SMA di 11 provinsi tersebut bisa dilakukan serempak. Hanya saja, saat ditanya bagaimana persiapan untuk kemungkinan terburuk, dia tidak berkomentar banyak. \"Kami sudah punya SOP untuk mengantisipasi hal itu,\" ucap Menteri asal Surabaya itu.

                Nuh menambahkan, terkait dengan investigasi penundaan UN, pihaknya sudah menugaskan Irjen Kemendikbud dan timnya untuk menelusuri. Ada tiga hal yang akan ditelusuri. Yakni, soal tender, pelaksanaan penggandaan naskah, juga PT Ghalia selaku pihak yang paling bertanggung jawab dalam keterlambatan naskah UN untuk 11 provinsi. Pihaknya juga telah menargetkan investigasi tersebut bisa diselesaikan dalam waktu seminggu.

             \"Targetnya mudah-mudahan satu minggu selesai. Targetnya mengetahui duduk perkaranya di tiga sektor tadi itu. Di pengadaan clear apa nggak? Terus di panitia pelaksana ada yang lalai atau nggak? Terus di percetakan ada yang lalai atau nggak?\" urainya.

                Meski begitu, dia menolak membicarakan sanksi apa yang akan diberikan kepada PT Ghalia. Sebab, saat ini perusahaan tersebut sedang menyelesaikan kewajibannya. \"Kalau UN selesai, baru kita bicara lebih lanjut soal itu (sanksi),\" tambahnya.

             Sebelumnya, Nuh telah lebih dulu menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini, dia diminta menjelaskan secara detail perkembangan persiapan UN yang akan berlangsung di 11 provinsi. Karena itu, sehari sebelumnya usai bertemu dengan SBY, Nuh segera melakukan koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk memantau pendistribusian naskah. \"Oleh karena itu, kemarin malam (Selasa malam, Red)  setelah rapat dari sini, kami melakukan video conference bersama Panglima dan  Kapolri dengan seluruh Kapolda di 11 provinsi, Pangdam dan Kadisdik untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan logistik,\" jelasnya.

             Meski begitu, Nuh mengaku masih deg-degan saat memenuhi panggilan Presiden untuk kedua kalinya terkait insiden keterlambatan tersebut. Namun, dia bisa kembali bernapas lega karena SBY tidak marah-marah padanya. Bahkan, menurut dia, SBY malah langsung memberi solusi. \"Positif beliau (SBY). Saya terus terang, kemarin itu sangat dag dig dug, khawatir dimarahin aja. Karena, bayangkan seluruh media cetak naruh di halaman depan semua. Ini kan luar biasa dampaknya. Tapi saya lega betul, beliau langsung memberikan solusi, dan itulah pemimpin itu, di saat-saat kritis kayak begini, jangan saling menyalahkan dulu, diperintahkan kepada Panglima dan Kapolri untuk back up penuh,\" ungkapnya.

           Namun, sekali lagi, Nuh menekankan, dirinya siap bertanggung jawab atas segala dampak yang terjadi akibat insiden tersebut. Meski dia mengakui, persoalan UN merupakan tanggung jawab Badan Standart Nasional Pendidikan (BSNP). \"Karena ini tugas dari kementerian, saya lah yg harus bertanggung jawab.  Yang penting, sudahlah itu, saya ambil alih sajalah (dari BSNP), supaya sampeyan (wartawan, Red) nyari siapa yang salah ndak susah-susah. Yang salah saya, sudah,\" katanya.

            Semenatara itu, Irjen Kemendikbud Haryono Umar menjelaskan, saat ini tim investigasi yang dibentuk Kemendikbud sedang menelusuri pelanggaran apa yang dilakukan PT Ghalia. Termasuk, menelusuri kemungkinan adanya oknum pegawai Kemendikbud yang kongkalikong dengan perusahaan tersebut.

                Dia tidak membantah jika sebelum pelaksanaan penggandaan naskah LSM Fitra telah memperingatkan adanya hal yang mencurigakan dalam proses tender. Namun, pekerjaan yang dilakukan timnya masih tersendat. Semua pihak yang hendak digali keterangannuya masih sibuk dengan UN.

                Terpisah, di gedung KPK, Wakil Ketua Bambang Widjojanto memastikan jika aduan terkait UN sudah masuk ke bagain Pengaduan Masyarakat (Dumas). Lembaga antirasuah itu sudah melakukan kajian agar bisa mengetahui duduk masalah dan kebenaran laporan. \"Sekarang kita sedang kaji yang berkaitan dengan itu,\" ujarnya.

   Menariknya, Bambang menyebut ada banyak pengaduan tentang pendidikan yang dianggap warga tak beres, seperti soal kurikulum baru. Lantas, masuk juga aduan terkait investigasi yang sedang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud. Namun, pria yang akrab disapa BW itu tidak menjelaskan dengan detail apa saja aduan itu.

Seperti diberitakan, Selasa (16/4) Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Fitra mendesak KPK agar mengusut tender naskah UN. LSM anitkorupsi itu menilai ada yang aneh dalam kemenangan PT Galia sebagai pemenang tender percetakan soal UN. Versi Fitra, Kemendikbud harusnya bisa menghemat Rp 32 miliar jika tender dilakukan dengan baik.

   Namun, Jubir KPK Johan Budi mengatakan pihaknya tak bisa masuk begitu saja. Meski laporan sudah masuk, pihaknya tetap membutuhkan audit dari dua lembaga lain. \"Bisa Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atau BPKP (Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kalau audit turun kami bisa masuk,\" jelasnya.

(byu/ken/dim/nw)

Sumber: