May Day, Makan Nasi Kotak Bareng

HBA Minta Cek Perusahaan Abaikan UMP

SURABAYA  - Presiden SBY menepati janjinya mengumumkan Hari Buruh Internasional (May Day) sebagai libur nasional yang baru. Penetapan libur nasional setiap 1 Mei mulai 2014 dilontarkan SBY sebelum makan siang bersama seribuan buruh PT Maspion I di kawasan industri Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo kemarin (1/5). SBY didampingi Ani Yudhoyono dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

 Setelah meninjau pabrik yang dipimpin Presdir PT Maspion Grup Alim Markus itu, SBY berkesempatan bersilaturahmi bersama 100 perwakilan karyawan PT Unilever. Momen hari buruh itu dia gunakan sebagai hari perdana melaksanakan serangkaian agenda kunjungan kerja. Selain ke Sidoarjo dan Surabaya, dia hari ini dijadwalkan meninjau Latihan Gabungan TNI di perairan Laut Jawa utara Situbondo.

 \"Setelah mempertimbangkan berbagai masukan saya memutuskan bahwa 1 Mei sebagai libur nasional. Insya Allah akan berlaku efektif mulai 2014 mendatang,\" ucap SBY dalam pidatonya sambil berdiri di area produksi departemen teflon PT Maspion I.

 Dia mengakui, penetapan hari libur pada May Day di negeri ini termasuk yang akhir-akhir di kawasan Asia Tenggara. Dari 10 negara Asean, hingga May Day 2013 tinggal Indonesia dan Brunnei Darussalam yang belum memberlakukan. Dengan keputusannya itu, dia meminta libur nasional tersebut dapat digunakan sebagai sarana penyegaran buruh dan keluarganya.

 Dengan keputusan baru itu, maka selama 2014 akan ada tambahan cuti bersama menjadi 6 hari selain hari libur nasional. Harapannya libur tersebut dapat mendongkrak produktivitas kerja. \"Saya realisasikan Hari Buruh Internasional sebagai libur nasional dengan menerbitkan Keppres,\" lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jambi, Asvan Deswan menyebutkan, Gubernur sudah memerintahkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disosnakertrans) Provinsi Jambi untuk mengecek langsung ke lapangan.

“Gubernur sudah memberikan perintah ke Disosnakertrans untuk mengecek perusahaan mana yang belum melaksanakan sesuai UMP. Kalau ditemukan begitu, maka akan diberikan tindakan sesuai aturan,” katanya singkat.

Dikatakan Asvan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosnakertrans, Haris AB. Berdasarkan pengakuannya, pihak Disosnakertrans akan segera meninjau ke lapangan. “Kalau ada yang tak menetapkan tak sesuai UMP maka akan diberikan sanksi,” ungkapnya.

Sementara itu, Haris AB, Kepala Disosnakertrans Provinsi Jambi saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya menunggu laporan jelas dari segala pihak terkait adanya perusahaan yang belum menerapkan UMP tersebut. “Beritahu perusahaan yang mana yang belum menerapkan. Biar kita selidiki. Semua harus sesuai UMP. Berikan semua datanya kalau memang ada. Jangan sembarangan mengatakan, kita minta laporan resmi. Kami akan segera cek ke lapangan tunggu laporan dari masyarakat,” pungkasnya.

Di Jakarta sendiri, Menteri BUMN Dahlan Iskan, kemarin tampak jalan dengan buruh. Aksi jalan kakinya ini dimulai dari Monas Jakarta hingga ke Bundaran HI. Hal ini sempat membuat para buruh terkejut dan mengeluh-eluhkannya.  

(sep/wsn)

Sumber: