Paripurna LKPJ Batal
DPRD Tolak Walikota Diwakili Sekda
JAMBI-Langkah Walikota Jambi Bambang Priyanto yang mengutus Sekda Kota Jambi Daru Pratomo untuk mewakili dirinya dalam rapat paripurna istimewa LPKJ Walikota Jambi di DPRD Kota Jambi, menuai konflik.
Anggota DPRD Kota Jambi sepakat menolak kehadiran Sekda Daru Pratamo yang mewakili Walikota Bambang Priyanto. Imbasnya, paripurna pun batal digelar. Seyogyanya, rapat tersebut dalam rangka mendengarkan rekomendasi fraksi-fraksi terhadap LKPJ Walikota Jambi.
Pantauan koran ini, kemarin, Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin telah membuka persidangan. Namun tidak dilanjutkan karena ketidakhadiran walikota. Padahal Zainal sempat mengatakan jika ketidakhadiran Walikota Jambi tersebut karena mengikuti Musrenbang tingkat nasional. Bahkan, Zainal mengatakan walikota telah menyampaikan disposisi kepada Sekda Kota Jambi.
\"Apakah bisa dilanjutkan, paripurna dihadiri Sekda,\" kata Zainal menanyakan kepada anggota dewan yang hadir.
Secara serentak seluruh anggota dewan menolak kehadiran sekda untuk mewakili walikota. Akhirnya, paripurna yang sudah dibuka langsung dihentikan dan ditutup kembali.
Ditemui wartawan usai paripurna terkait Walikota yang sedang bearada di luar daerah mengikuti Musrenbangnas mendisposisi ke Sekda untuk menghadiri paripurna, Zainal mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Karena ini kerjanya walikota dan wakil wali kota satu tahun, selama tahun 2012 kok ke sekda. Jadi kami berharap Walikota kedepan mengerti mana yang lebih penting,” ungkapnya.
Ketua fraksi PDIP Junedi Singarimbun dikonfirmasi setelah paripurna tersebut menyayangkan atas ketidak hadiran walikota di paripurna istimewa tersebut.
“Kita menyayangkan sekali Walikota tidak hadir, dari rekomendasi fraksi-fraksi tentang LPKJ disini nanti akan terlihat keberhasilan dan kekurangan, dan itu bisa menjadi koreksi Walikota. Kita sangat menyayangkan itu,” jelasnya.
“Dengan dibacakannya di paripurna, disini masyaraka bisa tau keberhasilan dan kekurangan Walikota. Dan Walikota bisa mengkoreksi SKPD yang ada,” tandasnya.
Anggota fraksi Demokrat yang di temui usai rapat juga mengatakan hal yang sama, dirinya sangat menyayangkan ketidak hadiran kepala daerah yakni Walikota.
“Hari ini merupakan rekomendasi ataupun keputusan DPRD soal LKPJ Walikota Jambi, dan ini merupakan bagian penting dan seharusnya Walikota hadir. Dan SKPD yang sudah kami kritisi secara gamblang dal;am ami kritisi secara gambaambalang LKPJ Walikota Jambi, dan ini merupakan bagian penting dan seharusnya Walikota hadir. Daam rekomendasi DPRD menjadi tak sampai. Kami sangat menyayangkan itu terjadi,” ujarnya saat di konfirmasi sejumlah wartawan kemarin (1/5).
Dikatakan Fuad, dirinya menghargai Walikota yang berda di luar daerah untuk mengikuti Musrenbangnas, akan tetapi seharusnya Walikota tau mana yang lebih penting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: