SBY, Profesor Pertahanan Pertama di Indonesia

JAKARTA---Presiden SBY menjadi warga Indonesia pertama yang bakal bergelar profesor pertahanan. Anugerah penting itu akan disematkan di tahun pemerintahan terakhirnya. \"Kami rencanakan paling lambat 2014,\" ujar Rektor Universitas Pertahanan Letjen Subekti di kampusnya Salemba, Jakarta kemarin (29/05).

                 Gelar profesor pertahanan diberikan karena SBY dianggap sudah memenuhi syarat. \" Bapak Presiden adalah praktisi sekaligus pakar di bidang pertahanan. Kemampuan akademik maupun aplikasi ilmunya sudah tidak diragukan lagi,\" kata jenderal bintang tiga itu.

                 Subekti mengklaim, hingga saat ini belum ada warga Indonesia yang punya title profesor pertahanan. \"Jadi, bapak SBY adalah yang pertama. Juga, yang pertama dari Universitas Pertahanan,\" katanya.

                Secara teknis, gelar itu didapatkan dari akumulasi angka kredit sebagai syarat untuk mendapatkan gelar profesor.  \"Bapak Presiden tercatat sebagai dosen di Universitas Pertahanan. Jadi, sekarang ini sedang dihitung angka kreditnya,\" katanya.

                SBY pernah empat kali mengajar kelas di Universitas Pertahanan. SBY juga sering berceramah di luar negeri mengenai sistem pertahanan Indonesia. \"Tentu secara akademik, gelar dari kami bisa dipertanggungjawabkan,\" kata Subekti.

                Presiden lanjutnya juga yang mendesain sistem reformasi TNI paska 1998. Selain itu,  berbagai inovasi di bidang militer juga dicetuskan mertua Annisa Pohan itu. \"Misalnya, memprakarsai pembangunan Peace Keeping Centre di Bogor, juga aktif dalam pengembangan alat utama sistem senjata,\" ujarnya.

                Yang berwenang menghitung angka kredit sebagai syarat mendapatkan gelar profesor menurut Subekti adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. \"Karena secara institusi Unhan berada di bawah dua kementerian yakni Kemhan dan Kemdikbud,\" jelasnya.

                Saat ini, Unhan terbuka bagi mahasiswa yang menempuh jenjang master. Unhan juga memberi porsi beasiswa yang besar bagi masyarakat sipil. \"Kita tidak membatasi siswa dari militer, masyarakat umum juga boleh mendaftar,\" katanya.

(rdl)

Sumber: