SBY Panggil Mendikbud

Terkait Dugaan Korupsi Kebudayaan

JAKARTA - Setelah kisruh unas beberapa waktu lalu, dugaan korupsi muncul di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Indikasi korupsi tersebut menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemarin (4/6), SBY memanggil Mendikbud Mohammad Nuh terkait adanya dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wamenbud Windu Nuryanti.

  \"Bapak Presiden memanggil Mendikbud untuk menindak lanjuti apa yang sesungguhnya terjadi di sana (Kemendikbud),\"jelas Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, kemarin. Julian melanjutkan, Mendikbud pun telah melaporkan hasil temuan Irjen Kemendikbud terkait dugaan korupsi tersebut, kepada Presiden.

  SBY pun menginstruksikan agar hasil temuan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. \"Sebagaimana juga telah diperintahkan Bapak Presiden melalui Mendikbud dan arena ini berkaitan dengan ranah hukum, maka kemudian ditindaklanjuti oleh Mendikbud. Namun, sebagai Mendikbud tidak memiliki kewenangan tindaklanjuti, sehingga diserahkan ke KPK,\" urainya.

\"\" Ketika disinggung apakah ada arahan dari Presiden untuk mencopot Windu, Julian membantah hal tersebut. Dia menekankan, SBY hanya menginstruksikan agar penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. \"Tidak sampai ke sana (pencopotan). Jelas instruksi Presiden semua harus dikembalikan kepada prosedur dan aturan yang berlaku. Semua harus taat hukum, jadi biarkan nanti proses hukum yang berjalan. Dan itu yang harus kita hormati dan patuhi bersama,\" tegasnya.

\" Sementara itu, M. Nuh membenarkan jika dirinya menyerahkan laporan berupa hasil temuan Irjen Kemendikbud kepada Presiden. Namun, mantan Menkominfo itu menolak bicara lebih jauh terkait dugaan korupsi yang menjerat bawahannya tersebut. \"Saya sudah menyerahkan dokumen terkait hasil temuan Irjen sama hasil klarifikasi dari Ibu Windu sebagai Plt Dirjen Kebudayaan, bukan sebagai Wamenbud,\" tandasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

  Ditemui di kantornya, Nuh menguraikan persoalan yang sedang bergejolak di tempatnya. Nuh mengatakan persoalan ini tidak lepas dari bergabungnya bidang Kebudayaan dari Kementerian Pariwisata ke Kemendikbud sejak 2011 silam. \"Tradisi dan style (orang-orang Kebudayaan) yang dulu masih gandeng dengan Pariwisata ya seneng-seneng (senang-senang, red),\" paparnya.

  Nuh yang juga pernah menjadi Menteri Pariwisata sementara mengakui jika iklim di kementerian itu banyak senang-senangnya. \"Seperti ketima saya menemui Miss World,\" jelas dia.

  Nah saat ini Nuh mengatakan memiliki tiga agenda penting untuk mengubah pola kerja orang-orang Kebudayaan yang eksodus atau bedol deso ke Kemendikbud. Nuh mengatakan agenda pertama adalah adaptasi kultur. Dia menegaskan jika kultur bekerja di Kemendikbud berbeda dengan di Kementerian Pariwisata.

  Agenda kedua adalah peningkatan kapasitas, khususnya soal pengelolaan anggaran. Nuh mengatakan anggaran Kebudayaan ketika masih berada di Kementerian Pariwisata antara Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar. Tetapi dalam APBN 2013 ini, anggaran bidang Kebudayaan di Kemendikbud naik drastis menjadi Rp 2 triliunan. Jika tidak ada penguatan kapasitas pengelolaan anggaran, terlebih iklim bekerja masih seperti di Kementerian Pariwisata dulu, dikhawatirkan penggunaan anggaran jumbo tadi tidak optimal.

  Nuh juga menegaskan jika dirinya mengusung agenda konvergensi atau penyatuan antara kebudayaan dengan pendidikan. Dampaknya adalah, dia mengagendakan perputaran pegawai besar-besaran dari bidang pendidikan ke kebudayaan dan sebealiknya. \"Saya tidak aka nasal me-rolling. Tapi ada psikotes yang dikerjakan pihak di luar Kemendikbud,\" tandasnya. Nuh mengatakan agenda rolling atau mutasi besar-besaran ini kebetulan terjadi bebarengan dengan merebaknya dugaan kasus korupsi di bidang Kebudayaan.

(ken/wan)

Sumber: