Ada Monopoli di Pasar Lelang

NTP Cenderung Rendah

JAMBI- Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jambi cenderung rendah. Dari data statistik yang harian ini dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, sejak Januari 2008, NTP Provinsi Jambi mengalami penurunan.

                Pada Januari 2008, posisi NTP Provinsi Jambi mendekati angka 100 dari persentase 80 hingga 110.  Pada Januari 2009, NTP merosot drastis, sedikit diatas dari angka 85. Lalu NTP ini kembali mengalami kenaikan pada Januari 2010 yang mendekati angka 95. Jumlah ini kembali naik pada 2011 yakni sedikit diatas angka 95. Namun, pada 2012 lalu, angka ini merosot kembali, yakni diangka 90.

                Ada banyak faktor yang menyebabkan NTP ini rendah. Dede Martino, Dosen dan Technopreneur dari Fakultas Pertanian Unja dalam pertemuan di BPS membahas NTP ini mengatakan, hingga saat ini, monopoli di pasar lelang tak bisa dipungkiri. Hal ini menyebabkan, rendahnya NTP yang diterima oleh petani.

                Saat ini, menurut dia, pasar lelang untuk petani sudah tak aktif kembali. Oleh karenanya, pasar lelang harus diaktifkan kembali agar NTP menjadi tinggi. akan tetapi, harus ada pengawasan ketat di pasar lelang tersebut. “Pasar lelang harus diaktifkan juga. Jangan ada monopoli disana. Pasar lelang itu harus diawasi. Tak bisa dipungkiri, ada mafia juga di dalam sana. Pengawasan harus dengan ketat dilakukan di pasar lelang ini. Selain itu, timbangan di pasar lelang juga harus diperiksa. Agar tak ada monopoli dari pihak pengepul,” ketusnya.

Disamping itu, dia menilai, minimnya inovasi dari petani untuk membuat produksi pertaniannya menjadi mahal juga berperan membuat rendahnya NTP ini. “Kalau mau dapat nilai petani, petani itu harus diproses, harus di-upgrade. Kalau mau dapat nilai tambah artinya kemasan dalam penjualan harus lebih baik. Kelompok tani harus inovatif,” ungkapnya.

“Petani padi itu bisa dikatakan petani paling miskin di dunia. Karena pendapatannya rendah. Maka harus dipetakan nilai intelektual di satu kelompok tani. Untuk menghasilkan padi dia butuh pupuk, untuk dapat pupuk ya harus jual padi. Maka sekam padi itu diolah jadi arang, jerami diolah bahan bakar geomasa di kirim ke Australia. Maka semua yang bisa diolah dan menjadi sumber penghasilan. Petani harus mengembangkan inovasi di bidang pertanian dan tekhnologi pengolahan dari bekas pertanian untuk menjadi pendapatan,” ujarnya.

Sementara itu, Dompak Napitupulu, dari program Magister Agribisnis Unja dalam kesempatan itu mengatakan, untuk membahas NTP, harus tahu dulu apa itu NTP dan apa itu kesejahteraan. Dia menilai, petani saat ini makin kaya.

“Harga beras naik dari Rp 3000 menjadi Rp 3500 maka pendapatan pasti akan naik. NTP kita 66, 67 persen. Tidak mungkin petani tidak sejahtera. Bagi saya kalau bicara NTP harusnya di BI, bahas soal inflasi, kenaikan harga-harga. Mereka yang mengontrol perputaran uang,” sebutnya.

Dia menyebutkan, pendapatan petani naik, namun NTP turun. Dalam hal ini pasti ada permasalahan yang harus dikaji. “Hasil penelitian 2 tahun lalu, harga pupuk ditingkat petani naik. Sistim distribusi terkendala. Namun, Persaingan dan produktifitas petani rendah. Maka perlu SDM Petani dan SDM yang intelektual,” tukasnya.

Sementara itu, Pantun Bukit, staf ahli DPRD Provinsi Jambi bidang Ekonomi menyebut, rendahnya NTP disebabkan inflasi yang menggerogoti kesejahteraan. “NTP itu turun disebabkan memang oleh inflasi. Penyebabnya adalah anggaran yang tak berbasis problem dan permasalahan. Faktanya itu yang terjadi di SKPD yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Penyuluh pertanian perlu direvitalisasi berbasis tekhnologi harus digalakkan,” ujarnya.

Dikatakannya, petani adalah produsen sekaligus konsumen. Maka perlu peningkatan tabungan untuk petani. “Sederhana, tabungan seperti satu keluarga dapat 1 sapi untuk tabungan mereka. Karena itu tadi, petani itu produsen sekaligus juga konsumen. Maka harus diberikan bantuan demikian oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Aswan Zahari, Ketua DPRD Provinsi Jambi dalam kesempatan itu menyebutkan, meningkatkan mutu produk merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan yang diterima petani. Dia menyebutkan, kalau kesejahteraan buruk karena NTP buruk. Oleh karenanya, harus ada solusi pemecahan.

“Kita akan bahas apa yang akan dirumuskan untuk mencari solusinya di DPRD Provinsi. Ada sebanyak 30 opsi solusi terkait usaha peningkatan NTP ini. Kalau dipelajari, apa yang disusun di RPJMD Provinsi Jambi secara tekhnis tak terimplimentasi, ada keabaian SKPD bersangkutan mengabaikan yang menjadi visi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD,” ujarnya.

Sumber: