KPK Curigai Pendanaan Kongres Demokrat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengintensifkan pemeriksaan para saksi terkait tersangka Anas Urbaningrum. Kemarin, lembaga antirasuah itu memeriksa Didik Mukrianto yang menjadi Ketua Panitia Kongres Demokrat 2010 di Bandung. Ada kecurigaan kuat antara dugaan Anas menerima sesuatu dari proyek Hambalang dengan kongres itu.

                Jubir KPK Johan Budi S.P mengatakan kalau Didik diperiksa khusus sebagai saksi untuk Anas Urbaningrum. Melihat kapasitasnya sebagai ketua panitia, KPK dipastikan mencium ada sesuatu di kongres. \"Kalau (Didik) mengaku ditanya soal kongres, berarti ada kaitanya dengan AU,\" ujarnya.

                Seperti diberitakan, sejak pekan lalu KPK terus melakukan pemeriksaan terkait kongres Partai Demokrat. Seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung yang bernama Yogi. Ada dugaan, gratifikasi yang diterima Anas mengalir ke kongres.

                Kabarnya, sempat ada pengumpulan ketua DPC Partai Demokrat sebelum berlangsungnya kongres. Nah, di salah satu hotel, ketua DPC itu dimintah untuk memberikan suara kepada Anas. Hasil dari kongres sendiri membuat Anas memperoleh 280 suara, menumbangkan Marzuki Alie yang hanya dapa 248 pemilih.

                Meski mengaku tidak mengetahui banyak informasi terkait terus menerusnya pemeriksaan saksi untuk Anas, dia memastikan itu jadi salah satu bukti komitmen KPK menyelesaikan kasus Hambalang. \"Sering kami dituduh mandek soal Hambalang. Siapa bilang\" Kami terus melakukan pemeriksaan,\" imbuhnya.

                Namun, saat disinggung kapan Anas maupun tersangka lain yakni Andi Mallarangeng diperiksa, Johan tidak bisa menjawab dengan pasti. Termasuk saat disindir mengenai kapan ditahannya kedua mantan petinggi Partai Demokrat itu. Johan beralasan semua itu tergantung pada kebutuhan penyidik.

                \"Menahan tersangka bukan urusan takut dan berani, tapi terkait penanganan perkara. Begitu juga dengan ukuran mandek atau tidak. Bukan dari diperiksanya tersangka atau tidak,\" jelasnya. Dia juga menampik kalau tak kunjung ditahan Andi dan Anas karena KPK memberi kesempatan keduanya berlebaran dengan keluarga.

                Kepada wartawan, Johan memastikan kalau para tersangka Hambalang pasti ditahan. Baik itu Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Teuku Bagus Noor. Namun, dia menegaskan terkait siapa yang bakal menyusul Deddy Kusdinar untuk masuk Bui, Johan tidak tahu. Termasuk kapan ketiganya dijebloskan ke penjara.

                Sementara, setelah diperiksa sekitar enam jam oleh penyidik, Didik memastikan tidak ada dana asing. Kongres yang menelan dana hingga Rp 7 miliar itu dipastikan Didik berasal dari DPP Partai Demokrat. Semuanya, versi dia, bersumber pada dana yang benar dan sah.

                \"Saya dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi pengadaan diklat dan sarana olahraga di Hambalang. Kapasitas saya, sebagai ketua panitia kongres Demokrat kedua di Bandung,\" jelas Didik. Selama diperiksa, dia mengaku dicerca soal kronologis dan pelaksanaan kongres. Tidak sama sekali soal Anas di acara itu.

                Dia mengklaim kalau penyidik tidak lagi mempertanyakan soal anggaran kongres karena sudah dia pastikan semuanya berasal dari DPP Demokrat. Klaim itu muncul karena sebagai ketua panitia dia mengetahui dengan pasti darimana uang berasal. Apalagi, kongres sudah direncanakan sejak jauh hari.

                Terkait kabar yang menyebutkan para peserta diberi uang saku, Didik mengaku itu tidak ada. Begitu juga dengan transport bagi para peserta, dia hanya mengatakan ada bus untuk memobilisasi peserta dari berbagai hotel yang ada di Bandung. \"Peserta tersebar dibeberapa hotel. Panitia hanay alokasikan bus untuk peserta ke tempat acara,\" jelasnya.

                Sedangkan informasi terkait adanya aliran dana dari perusahaan Nazaruddin, Group Permai juga ditampiknya. Dia bersikukuh dana kongres berasal dari DPP Partai Demokrat dan diatur sedemikian rupa supaya hemat. Nah, DPP juga dipastikan tidak mendapat aliran dana haram karena sumber dana sudah diatur dalam konstitusi partai.

(dim)

Sumber: