APBD Perubahan Merangin Dipertayakan Dewan

MERANGIN - Pada hakekatnya perubahan anggaran merupakan evaluasi terhadap perjalanan APBD Perubahan Kabupaten Merangin tahun anggaran 2013 yang sedang berjalan. Dengan tujuan untuk menjaga stabilitas anggaran pada suatu tahun anggaran,  yang mana didalamnya terjadi pengurangan, penggeseran dan penambahan anggaran guna penyesuaian dan perbaikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan situasi ataupun kondisi yang sedang berkembang.

            Sebelumnya (4/9) Bupati Merangin, Al Haris, dalam penyampainnya di Paripurna DPRD Merangin, mengatakan secara umum anggaran belanja pada RAPBD  dan belanja daerah  Kabupaten Merangin tahu 2013 mengalami penuruan yang cukup segnifikan. Dimana belanja awal dalam APBD Kabupaten Merangin  tahun 2013 sebesar Rp 954.072.614.019,40

            Pada RAPBD Perubahan tahun 2013 menjadi Rp 931.693.988.659,15  penurunan belanja adalah sebesar Rp 22.398.625.760,25 atau minus 2,35 persen. Penurunan anggaran belanja ini lebih disebabkan adanya penurunan belanja daerah dari pos belanja tidak langsung, yaitu pada belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD.

            Penurunan pada RAPBD Perubahan, pada paripurna Rabu (4/9) kemarin dipertayakan oleh semua fraksi di DPRD Merangin, diantaranya yang mempertanyakan adalah Fraksi Golkar, PDIP. PAN, PKS, Gabungan I dan Fraksi Gabungan II. Pada paripura kemarin dihadiri Wakil Bupati Merangin Khafid Moein, Ketua DPRD Merangin Zainul Arfan, STP dan Sekwan Merangin Sibawaihi.

            Fraksi Golkar melalui jubirnya, seperti halnya fraksi-fraksi yang ada di DPRD Merangin mengatakan,  setelah membaca dan mempelajari pidato pengantar nota keuangan dan RABD Perubahan oleh Bupati Merangin, pada pos pendapatan  sebesar Rp 931.7773.250.459,00 dan pada APBDP menjadi Rp 887.763.701.441,33 artinya ada penurunan  sebesar Rp 44.009.549.017,67. ‘’Apa penyebab terjadinya penurunan dan dari sektor mana saja yang mengalami penurunan mohon penjelasan,’’ kata Saipul Hadi, jubir fraksi Golkar.

            Terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada awal APBD sebesar Rp 40.020.045.729,60 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 47.619.528.410,65  ada peningkatan sebesar Rp 7.599.482.681,05  terjadi peningkatan yang cukup segnipikan. Hal ini juga menjadi pertanyaan fraksi-fraksi, diataranya Fraksi PDIP.

            ‘’Terhadap kenaikan pada pendapatan asli daerah sebesar 18,99 persen, fraksi PDIP menanyakan dari sektor mana saja sumber kenaikan tersebut,’’ kata Jubir PDIP.

Sementara Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) meski dalam pemandangan Umumnya samasekali tidak menyebut angka-angka, namun fraksi ini mendukung adanya langkah-langkah penghematan dan efektifitas  yang akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Merangin untuk membenahi kinerja birokrasi pemerintah dalam segala sector, yang dimulai dari penggunaan standar kedaraan dinas hanya Toyota Kijang untuk bupati. “Hal ini harus mendapatkan dukungan kita semua. “ kata Jubir fraksi PAN.

Sedangkan Fraksi Gabungan I diantaranya mempertanyakan  pegurangan alokasi dana sebesar Rp 59.078.708.116.- di Dinas Pendidikan Merangin dan penambahan alokasi dana sebesar Rp 10.167.142.424 di Dinas Kesehatan Merangin dan Dinas Pekerjaan Umum yang bertambah sebesar Rp 15.796.378.154.- “ Kami dari fraksi Gabungan I mohon penjelasan terhadap bertambah dan berkurangnya alokasi anggaran di beberapa dinas, apakah dengan berkurangnya alokasi anggaran dari APBD awal tidak mengakibatkan dampak pada kegiatan dinas tersebut,’’ ujar Jubirnya.

            Hal senada juga dipertanyakan oleh fraksi Gabungan II, dan fraksi ini juga mempertanyakan penambahan alokasi dana sebesar Rp 5.964.825.825.- pada RSUD. “ Kami berharap dengan penambahan yang dianggarakan ini, RSUD lebih dapat meningkatkan pelayaan kesehatan kepada masyarakatat, “ ucap jubir fraksi nya.

            Bagaimana pandangan fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menangapai APBD Perubahan, selain sama dengan fraksi lainnya, fraksi ini mengatakan tahun 2013 merupakan awal pemerintahan baru untuk menggantikan dan melanjutkan pemerintahan yang lama. Fraksi ini meyakini visi dan misi pemerintahan sebelumnya dengan sekarang tentu akan berbeda, begitu pula alokasi kebijakan anggaran dan manajemen anggaran pasti berbeda. ‘’Kami fraksi PKS (PKS dan PPP) menanyakan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam KUAPPS dan sekarang ditetapkan dalam APBDP, kebijakan anggaran keuangan tren sitter (diarahkan) kemana kedepannya?’’ tanyanya.

Semua pertanyaan kelima fraksi ini tentu akan dijawab oleh Bupati Meragin pada paripurna yang akan digelar Kamis (5/9) di gedung DPRD Merangin.

(bjg)

Sumber: