Dahlan : Perhatikan Kesejahteraan Outsourcing

Dahlan : Perhatikan Kesejahteraan  Outsourcing

JAKARTA – Komisi IX DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sementara tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerja outsourcing. Para pekerja yang kontraknya akan segera habis juga diminta tetap dipekerjakan dan hak-haknya dibayarkan.

”Intinya, tidak boleh ada pekerja outsourcing BUMN yang dipecat sampai panitia kerja (panja) DPR yang membahas masalah outsourcing selesai bertugas dan mengambil keputusan,’’ kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfidz ketika memimpin rapat kerja dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta direksi beberapa BUMN di Senayan, Jakarta, kemarin (9/9).

Irgan juga mengingatkan koleganya di Komisi IX DPR untuk merampungkan kerja Panja Outsourcing BUMN pada Oktober mendatang. Sebab, mulai November, BUMN akan menghapuskan pekerja outsourcing kecuali untuk lima bidang di luar pekerjaan utama.

”Jangan sampai penghapusan outsourcing di BUMN dilakukan dengan cara PHK, bukan diangkat menjadi pegawai tetap. Makanya panja harus menyelesaikan tugasnya. Dan BUMN akan patuh pada keputusan panja soal outsourcing,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Seperti diketahui, ketentuan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya boleh diterapkan untuk lima bidang di luar pekerjaan utama yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, ketering, serta jasa minyak dan gas pertambangan. Hal ini sesuai amanat Undang-undang No. 13/2003 dan Permenakertrans No 19/2013.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan perusahaan-perusahaan milik negara tetap tunduk pada aturan-aturan tentang ketenagakerjaan. Jika ada perusahaan pelat merah yang melanggar, dia mempersilakan Kemenakertrans untuk menjatuhkan sanksi, bahkan sampai pencabutan izin.

Dahlan juga siap menjalankan keputusan panja DPR soal outsourcing. Malah, katanya, BUMN sudah sejak lama menunggu-nunggu keputusan itu dibuat. Karena percuma rapat kerja terus dengan DPR tanpa ada hasil. ”Kami sangat menantikan keputusan panja, dan siap menjalankannya,” tegas Dahlan.

Tetapi sambil menunggu panja menyelesaikan tugasnya, Dahlan telah menginstruksikan kepada BUMN untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja outsourcing. Gaji mereka harus minimal 10 persen di atas upah minimum regional (UMR), kontrak lima tahun sekali dan bisa diperpanjang agar memberikan kepastian bekerja.

(dri)

Sumber: