Apakah Jokowi Diusulkan Capres ?

(Prediksi Setelah Rakernas III PDI-Perjuangan)

Oleh : Navarin Karim

Hasil Rakernas III PDI-Perjuangan sangat ditunggu-tunggu masyarakat, namun setelah berakhir Rakernas, Ketua Umum PDI-P belum merekomendasi Jokowi sebagai Calon Presiden (Capres). Ketua Umum PDI-P dalam rekomendasi Rakernas hanya menyatakan criteria Capres yaitu kepemimpinan transformative yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi dan social. Termasuk, menghadapi situasi kritis akibat melemahnya kedaulatan nasional, ketergantungan import dan meningkatnya konflik social. Selain memenuhi aspek idiologis, pasangan capres-cawapres yang diusung PDI-P harus mencerminkan kemampuan mengelola pemerintah yang andal.  Kenapa baru criteria yang dimunculkan dan tidak langsung merekomendasi Capres dan Cawapres?  Ketua Umum PDI-P dengan diplomasinya mengatakan, bahwa untuk menetapkan pasangan Capres dan Cawapres, tidak mutlak harus melalui Rakernas. Tapi signalnya sudah didapat, akan diumumkan 10 Januari 2014 saat HUT PDI-P. Memang kalau sekarang diumumkan sekarang, partai lain akan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pasangan tersebut. Tapi sebenarnya jika diumumkan sekarang ada pula manfaatnya. Yang jelas sudah ada kepastian dan sosialiasi dapat lebih meluas, namun misteri apa yang disimpan sehingga masyarakat harus dibuat semakin panasaran? Apalagi jelang Rakernas sudah   dua kali hasil lembaga survey yaitu Litbang Kompas (Desember 2012 dan Juni 2013) menempatkan Jokowi pantas menjadi calon Presiden 2014. Ibaratnya dukungan rakyat sudah tidak terbendung lagi. Roch Basoeki Mangoenpoeroojo (Ketua Dewan Pembina Masyarakat Musyawarah Mufakat) dengan nada sedikit agak khawatir masyarakat marah,  mengatakan bahwa agar masyarakat sedikit bersabar. Berikan kesempatan Jokowi untuk merealisasikan janji-janji yang diucapkan untuk pembangunan Jakarta. Pembuktian dimulai dari Jakarta. Diingatkan lebih lanjut, Jokowi berhasil melokalisasi PKL di Solo butuh 54 kali makan bersama, kini butuh dua minggu untuk merelokasi kesangaran PKL tanah abang. 

Sumber Inspirasi Prediksi

Pertama. Ketua Umum PDIP seolah  penuh pertimbangan dan perlu waktu untuk mengusulkan Jokowi sebagai Presiden,  serta dengan berbagai diplomasi beliau mengelak untuk tidak terjebak desakan masyarakat untuk segera mengumumkan calon dari partai yang dipimpinnya ketika Rakernas tersebut. Dengan kata lain beliau ingin mendewasakan masyarakat untuk berfikir jernih : apakah criteria pemimpin yang sudah direkomendasikan PDI-P sudah terpenuhi untuk seorang Jokowi? Belaiu semakin menyadari bahwa perlu perbaikan kualitas  melalui fungsi partai, khususnya  melalui mekanisme pengkaderan yang benar.

Kedua. Ketika ditanya apakah Jokowi bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden. Dijawab langsung oleh beliau,  bahwa ia mau focus dahulu untuk Jakarta yang masih jumpalitan. Dari kalimat ini beliau secara tersirat (implisit)  ingin mewujudkan janji-janjinya untuk Jakarta. Jika kita berfikir secara logis berarti apabila beliau  mampu mewujudkannya janji-janjinya, maka menunggu saatnya saja  melenggang terpilih kembali pada pemilihan  Gubernur DKI 2017 dan capres  2019.

Ketiga. Ketika pembukaan Rakernas III PDI-P Jokowi, sebelum menyampai laporan/pidatonya beliau memberikan hormat ala Jepang dengan punggung yang sangat jatuh kepada Ketua Umum PDI-P. Ini memberi isyarat bahasa symbol bahwa dia masih sangat hormat dengan Ketua Umum. Timbul pertanyaan penulis, apakah jika beliau jadi Presiden akan tetap tunduk dengan Ketua Umum? Secara etika politik tentu jawabnya harus demikian.

Mekanisme Yang Harus Dilalui.

Kita tidak akan bertanya-tanya lagi  apakah Jokowi  akan diusulkan PDIP sebagai calon Presiden, seandainya Megawati lengser dahulu jadi Ketua Umum dan menjadi Pembina Partai serta menunjuk Jokowi sebagai penggantinya. Selagi Ketua Umum PDIP masih dipegang oleh Ibu Megawati, naluri politik penulis mengatakan bahwa calon Presiden dari PDIP bukanlah Jokowi. Kalaupun Jokowi tetap didesak masyarakat untuk dicalonkan ikut Capres, maka kemungkinan dia akan dilamar oleh partai yang lain, tapi apakah Jokowi mau? Allahualam bisawab. Terlalu dini untuk dijawab.

Penulis adalah Ketua STISIP  (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Nurdin Hamzah dan Ketua Pelanta (NIA. 201307002)

Sumber: