Gubernur Tegaskan SKPD Harus Pertahankan WTP

JAMBI -  Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) menegaskan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jambi harus mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penegasan tersebut disampaikan oleh gubernur dalam Upacara Senin dalam rangka Penyematan PIN WTP, Penyerahan Penghargaan WTP dari Pemerintah Pusat, dan Penyerahan Duplikat Opini WTP, bertempat di Halaman Belakang Kantor Gubernur Jambi, Senin pagi (7/10).

Dalam upacara tersebut, gubernur selaku pembina upacara didampingi Wakil Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menyematkan pin WTP kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi, Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi, Inspektur Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Provinsi Jambi.

Gubernur juga menyematkan pin WTP kepada pengurus barang Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi, Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Inspektur Provinsi Jambi.

Selain penyematan pin WTP, gubernur melakukan pengembalian bendera kepada 5 SKPD yang tidak menurunkan bendera melewati batas waktu, yaitu kepada 1.Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2.Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, 3.Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi, 4.Inspektorat Provinsi Jambi, dan 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Gubernur mengucapkan terimakasih kepada Sekda Provinsi Jambi beserta jajaran atas opini WTP yang diperoleh dan meminta seluruh kepala SKPD untuk meingkatkan lagi kinerjanya, tidak terlena dan tidak cepat merasa puas dengan prestasi yang telah dicapai. “Hal ini saya sampaikan, karena lazimnya mempertahankan prestasi atau predikat yang telah dicapai, lebih sulit daripada meraihnya. “Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, agar saudara-saudara bekerja lebih keras lagi dan bekerjalah seoptimal mungkin. Setelah berusaha selama tiga tahun kita mendapat WTP, tidak gampang untuk mempertahankannya,” ungkap gubernur.

Gubernur meminta seluruh kepala SKPD dan Pengguna Anggaran serta Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta berharap kepada kepala BPKP Perwakilan Jambi agar selalu membuka pintu, untuk memberikan bantuan dalam upaya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dikatakan oleh gubernur, meskipun opini WTP merupakan indikator pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih, namun yang paling ditekankan adalah proses menuju opini WTP, mengingat proses tersebut menyangut sistem penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan budaya kerja birokrasi yang optimal.

Berkaitan dengan penyematan pin WTP, gubernur mengatakan,”Mudah-mudahan dengan penyematan pin ini, saudara-saudara akan selalu ingat bahwa kita telah mendapatkan predikat opini WTP, yang harus kita pertahankan,” ujar gubernur.

“Sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, lebih baik lagi, untuk mempertahankan opini WTP yang telah kita peroleh,” sebut gubernur.

Selain itu, atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, gubernur mengucapkan terimakasih kepada BPK dan BPKP Perwakilan Jambi, yang selalu membimbing dalam pencapaian WTP. “Langkah yang kita ambil hari ini adalah memotivasi dan menertibkan staf dalam mempertahankan WTP,” ujar gubernur.

Kepada para wartawan yang mewawancarainya, gubernur menuturkan bahwa dengan hasil yang dicapai kemarin, yakni Opini WTP, Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti beberapa catatan, dan itu harus dikawal.

Selanjutnya, gubernur menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan lagi sistem administrasi, baik menyangkut anggaran-anggaran yang sudah berjalan maupun tindak lanjut anggaran sebelumnya, dan masalah transparansi dalam penyusunan anggaran. “Saya pikir, kita harus kerjasama lebih intensif lagi dengan BPKP, bagaimanapun BPKP mempunyai standar-standar tertentu dari sisi mempertahankan WTP,” jelas gubernur.

Gubernur menegaskan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi harus dijaga, kemudian pelaksanaan proyek juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

“Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu di Jakarta, Pak Wakil Gubernur mewakili saya menerima penghargaaan WTP dari Wakil Presiden RI,” sebut gubernur.

Sumber: