BPK Jambi Didatangi Demonstran

JAMBI - Puluhan aktivis dari Lembaga Swada Masyarakat (LSM) 9 yang mengatas namakan ‘Aliansi Masyarakat Peduli Ketertiban Kota Jambi’ mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi.

Kedatangan puluhan aktivis tersebut untuk menanyakan kinerja BPK selama beberapa tahun terakhir. Sebab,   dalam beberapa tahun terakhir, tidak adanya temuan dari BPK terkait minimnya PAD Kota Jambi.

Dalam relis yang diterima koran ini, kemarin, disebutkan, dari tahun 2009 PAD Kota Jambi hanya lebih kurang Rp 40 Miliar (M) dan pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 110 M. Sementara untuk penggunaan APBD pada tahun 2013 mendekati Rp 1,3 triliun. Berarti terjadi ketergantungan dan akan membebani dana APBN sebesar Rp 90 persen.

‘‘Kalau seperti ini besar pasak daripada tiang,’‘ kata koordinator aksi Jamhuri.

Menurutnya,  terjadinya hal ini karena merupakan ketidak mampuan Pemkot Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan merosotnya PAD.

Pendapatan daerah, sambungnya,  semestinya tidak hanya seperti saat ini saja. Namun PAD melambung tinggi. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah perizinan yang ada di Kota Jambi.

‘‘Di Jambi banyak sekali izin-izin baru. Izin bilboard saja ada ribuan, namun yang masih hidup izinnya hanya beberapa saja. Nah ini tentu banyak terjadi penyimpangan,’‘ katanya.

Dengan ini, dirinya menduga, bahwa di Kota Jambi ada permainan soal izin. Dan ini bisa dikatakan sebagai mafia izin. Dengan adanya praktik seperti ini, kata Jamhuri merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat.

Selain adanya indikasi penyelewangan tersebut, di Kota Jambi juga masih sangat banyak sekali pungutan-pungutan liar dijenjang pendidikan. Baik itu tingkat dasar, hingga perguruan tinggi.

Maka dari itu, pihaknya meminta agar BPK perwakilan Provinsi Jambi untuk dapat mengaudit khusus dengan tujuan tertentu terhadap perizinan diwilayah Kota Jambi selama 10 tahun terakhir. Dan menyampaikan hasil laporan tersebut kepada aparat penegak hukum dan kepada masyarakat.

Pendemo juga meminta kepada walikota Jambi agar segera menginventarisir dan mengumpulkan arsip perizinan kegiatan dan badan usaha yang ada diwilayah hukum Kota Jambi, serta mencopot dan tidak lagi mempekerjakan oknum yang bermain didalam semua ini.

Dalam aksi yang hanya berjalan belasan menit tersebut, para pendemo sempat bersitegang dengan humas dan staf BPK yang datang menemui mereka, pasalnya pendemo hanya mau diterima oleh unsur pimpinan, bukan humas dan staf.

Setelah dijelaskan oleh Humas, Djatu Afrilia bahwa pimpinan sedang dinas diluar, maka barulah pendemo bersedia diterima oleh humas. Dan pada waktu itu juga, langsung diserahkan berkas tuntutan tersebut.

Meskipun sudah diterima oleh humas, namun pihak pendemo akan masih tetap datang ke BPK untuk menanyakan bagaimana hasil dari tuntutan tersebut.

Sumber: